LEBAK – Ratusan siswa Madrasah Tsanawiyah (Mts) Al Muawanah di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten belajar di masjid setempat. Sebab, dua ruangan kelas di MTs itu roboh.
“Kami terpaksa siswa di sini proses KBM (kegiatan belajar mengajar) di masjid,” kata Kepala MTs Al Muawanah Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Mus Mulyana, di Lebak, seperti dilansir Antara, Rabu (18/9/2019).
Gedung MTs Al Muawanah yang memiliki 4 ruang kelas itu dibangun secara swadaya pada 2012. Dari 4 ruangan itu, dua di antaranya roboh dan dua lainnya masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar meskipun kondisinya nyaris roboh.
“Kami khawatir dua ruangan kelas itu roboh karena kayu penyangga sudah lapuk dan dinding retak-retak,” katanya.
Dia menyebut jumlah siswa sekolah itu tercatat 152 anak dengan tenaga pendidik 18 orang. Kehadiran MTs Al Muawanah menjadikan pilihan masyarakat setempat untuk menyekolahkan anak-anaknya, sebab di wilayah itu tidak ada SLTP berstatus negeri.
Jika melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP negeri, anak-anak di daerah itu harus menempuh jarak puluhan kilometer. Karena itu, anak-anak lebih memilih melanjutkan pendidikan ke MTs Al Muawanah.
“Kami berharap Kementerian Agama dapat memperhatikan kondisi bangunan sekolah itu agar mendapat perbaikan maupun pembangunan,” katanya.
Dia mengakui dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di masjid, tentu para siswa tidak nyaman.
“Selain itu juga akan berdampak terhadap siswa di sini untuk melanjutkan, akibat proses KBM di masjid,” ujarnya.
Dia mengatakan belum lama ini tiga siswa berhenti sekolah dengan alasan kondisi kelas sudah roboh.
“Kami tetap menggunakan masjid dijadikan KBM sebelum empat ruangan kelas itu dibangun,” katanya.
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lebak Sudirman mengatakan selama ini pihaknya hanya memberikan bantuan ke MTS Al Muawanah berupa tunjangan sertifikasi bagi tenaga pendidik dan bantuan operasional sekolah (BOS) serta Penyaluran Indonesia Pintar (PIP). Namun, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan madrasah itu.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 Pasal 63 Bab 15 tentang Pendirian Madrasah Swasta, yang berhak membangun sarana dan prasarana gedung pendidikan madrasah adalah pemilik atau pihak yayasan.
“Kami tidak memiliki kewenangan untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana MTs,” katanya.
Dia menyarankan kepala MTs tersebut agar mengajukan permohonan pembangunan sarana dan prasarana secara daring ke e-Provit ke Kementerian Agama.
“Kami berharap kepala sekolah yang mengajukan permohonan secara ‘online’ itu mendapat bantuan pembangunan sarana dan prasarana,” pungkasnya. (*/Detik)
