CILEGON – Elemen Aktivis Mahasiswa dan Kepemudaan di Kota Cilegon mempertanyakan bahasa yang dinilai kurang bijak yang tertuang dalam Lembar Disposisi Walikota Cilegon Edi Ariyadi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon.
Diketahui, dalam Lembar Disposisi bantuan dana yang diajukan Pengurus Komisariat PMII Al-Khairiyah pada Desember 2019 lalu tersebut, untuk kegiatan Pelatihan Kader Dasar (PKD) PMII dan walikota menulis catatan: “Demo melulu tapi minta bantuan”?
Kritis atas bahasa sindiran Edi Ariadi tersebut itu menuai sorotan tajam dari berbagai eleman mahasiswa. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum HMI Cabang Cilegon, Rickyl Amri yang menjelaskan pihak pemerintah yang dalam hal ini adalah walikota seharusnya bisa menanggapi seluruh aspirasi mahasiswa baik melalui audiensi atau pun bentuk aksi.
“Mengingat undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, itu sudah tegas dan menjadi payung hukum bagi kami ketika menyuarakan aspirasi,” katanya.
Untuk itu, ia berharap Walikota Cilegon tidak anti kritik, karena pemimpin dilahirkan untuk siap dikritik, itu menjadi salah satu konsekuensi pemimpin.
“Toh dana yang digunakan untuk kegiatan itu pun dana APBD bukan dari kantong walikota itu sendiri, bagaimana pun juga mahasiswa harus pro aktif mengawal kebijakan pemerintah dan ketika meminta tolong perihal kegiatan apapun itu, jika ingin membantu silahkan, kalau pun tidak ingin membantu saya harap tidak perlu mengeluarkan bahasa yang kurang bijak,” tegasnya.
Begitu juga dengan komentar Ketua DPC GMNI Kota Cilegon, Syaihul Ihsan yang sepertinya menunjukan solidaritasnya sesama mahasiswa. Pihaknya meminta Walikota Cilegon harus mengklarifikasi atas kejadian tersebut, agar preseden atas korespondensi dengan PMII Cilegon tersebut bukan saja menyayat pendapat dan pandangan mahasiswa Cilegon tapi menurutnya bisa melumpuhkan semangat reformasi yang selama ini sudah bangun bersama.
“Banyak kegagalan pemerintah Daerah Kota Cilegon selama ini, konsolidasi dan demokratisasi tampak stagnan, bahkan semakin mundur apa kita tidak boleh menyuarakan pendapat,” ungkapnya.
Ihsan juga mempertanyakan dalam kejadian korespodensi yang diterima PMII Cilegon tersebut, kemana larinya APBD Cilegon untuk kepentingan pengembangan organisasi kepemudaan (OKP) selama ini di Kota Cilegon yang nilainya begitu besar.
“Segenap elit politik jangan sibuk berlomba-lomba membangun istana sendiri dan merangkul oligarki dan membatasi ruang gerak aktivis, selama ini kita sebagai organisasi mahasiswa yang punya sejarah panjang bangsa ini, untuk mengembangkan organisasi kita selalu gotong royong,” bebernya.
“Jadi kita mengingatkan bahwa segala sesuatu yang di kenakan pemerintah itu di biayai oleh rakyat jadi sangat wajar sebagai rakyat kita demo, tapi yang sesuai aturan,” imbuhnya. (*/Ilung)
