JAKARTA – Putera Sampoerna Foundation (PSF) menampik tuduhan soal keterlibatan dalam perumusan kurikulum besutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, termasuk kaitannya dengan penghapusan mata pelajaran sejarah.
“PSF menyadari pentingnya kurikulum nasional sebagai panduan pendidikan nasional. Namun PSF tidak berinisiatif melakukan perubahan atau penyederhanaan kurikulum nasional. PSF juga tidak mengusulkan penghapusan mata pelajaran sejarah,” kata Ria Sutrisno, Head of Marketing & Communication melalui keterangan tertulis yang dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (22/9/2020).
Dalam keterangan tersebut, Ria menegaskan pihaknya tidak pernah terlibat ataupun berpartisipasi dalam diskusi pembahasan kurikulum nasional.
Menurutnya, Sampoerna juga tak pernah diminta pihak Kemendikbud untuk melakukan pengkajian, analisis, maupun penyusunan naskah akademik dalam pembahasan kurikulum yang baru.
Tudingan keterlibatan Sampoerna dalam perumusan kurikulum ramai diperdebatkan di kalangan guru dan pemerhati pendidikan. Salah satunya disuarakan Iman Zanatul Haeri, guru sejarah di MA Tsaqafah, Jakarta.
Dugaan ini bermula dari paparan terkait kurikulum baru yang tersebar di lingkungan pendidikan dan berbentuk dokumen Google Slide yang bisa diakses secara daring.
Ketika mengakses dokumen tersebut secara daring, muncul jejak percakapan beberapa akun yang diduga merupakan penyusun draf kurikulum tersebut.
“Saya pun penasaran siapakah Syifa? Siapakah Stien? Siapakah Nisa? Apakah Sabyan? Ternyata eh ternyata mereka adalah Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Saya belum puas. Saya telusuri sesuai namanya,” ungkapnya dalam status Facebook yang dikonfirmasi ke pemilik akun.
Setelah menelusuri jejak digital nama-nama orang yang diduga merupakan penyusun draf kurikulum, Iman menemukan bahwa mereka adalah dosen dari Sampoerna University.
Hal ini kemudian dipertanyakan. Ia juga menduga Kemendikbud perlahan berupaya menyingkirkan pelajaran yang tidak diujikan dalam Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA).
“Apalagi draft ini berpengaruh terhadap mata pelajaran Sejarah. Mereka kepikiran menghapusnya saja itu sudah salah. Apalagi merencanakannya menjadi sebuah draft. Astagfirullah,” lanjutnya.
Sebelumnya isu penghapusan mata pelajaran Sejarah di jenjang SMK dan dicabut sebagai pelajaran wajib di jenjang SMA mencuat karena tersebarnya paparan paparan sosialisasi penyederhanaan kurikulum dan asesmen milik Kemendikbud.
Dalam paparan tersebut juga disebut informatika bakal menjadi mata pelajaran wajib di jenjang SMP dan SMA. Sedangkan Sejarah bakal menjadi pelajaran pilihan di kelas 11 dan 12 jenjang SMA.
Mendikbud Nadiem Makarim sebelumnya mengatakan kurikulum baru masih dalam proses pembahasan. Ia menegaskan Sejarah bakal tetap ada dalam kurikulum nasional. Kurikulum baru juga diperkirakan baru diterapkan pada 2022. (*/CNNIndonesia)
