CILEGON — Proses seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon menjadi perhatian masyarakat.
Tokoh masyarakat Cilegon, Husen Saidan, meminta seluruh tahapan seleksi dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Saat ini, terdapat tiga nama calon Sekda Kota Cilegon, Komite Talenta memastikan berdasarkan hasil penggabungan penilaian, tiga nama yang diajukan tersebut adalah Aziz Setia Ade Putra, Dana Sujaksani, dan Hayati Nufus.
Husen mengatakan, masyarakat tidak memiliki kepentingan terhadap siapa pun yang nantinya terpilih menjadi Sekda.
Namun, ia menekankan agar calon yang dipilih benar-benar memiliki rekam jejak baik serta tidak memiliki persoalan yang berkaitan dengan etika maupun norma pemerintahan.
“Kami selaku masyarakat hanya berharap seluruh calon yang sudah memenuhi syarat sejak awal dievaluasi dan mengikuti tes dengan benar-benar profesional. Jangan sampai ada unsur mendorong atau melakukan rekayasa yang kemudian mendominasi kepada salah satu calon karena kepentingan kekuasaan,” kata Husen, Sabtu (22/8/2026).
Menurutnya, kekhawatiran masyarakat muncul apabila terdapat calon yang didorong untuk menduduki jabatan Sekda tetapi justru memiliki persoalan etik atau norma yang dapat menjadi masalah bagi Pemerintah Kota Cilegon ke depan.
“Yang kami khawatirkan justru ada salah satu calon yang didorong, tetapi calon tersebut mempunyai masalah, melanggar etik dan norma, sehingga nantinya menjadi persoalan besar bagi Kota Cilegon,” ujarnya.
Husen menilai posisi Sekda memiliki peran strategis karena merupakan salah satu figur penting dalam birokrasi pemerintahan sekaligus menjadi panglima Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.
Karena itu, kata Husen, Sekda harus mampu menjadi panutan dan memberikan contoh kepada seluruh ASN dalam menjalankan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau Sekda difilosofikan sebagai panglimanya ASN, maka harus menjadi panutan dan bisa memberikan contoh kepada seluruh ASN. Aturan mengenai ASN sudah jelas, sehingga jangan sampai jabatan itu diberikan kepada orang yang nantinya bermasalah dengan aturan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar semangat kepemimpinan Wali Kota Cilegon Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo tidak dimaknai sebagai pembenaran untuk menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan pemerintahan.
“Pemimpin juara bukan berarti serta-merta menghalalkan segala cara dengan menabrak aturan. Menurut kami, itu tidak boleh dilakukan,” tegas Husen.
Husen menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan politik dalam proses pemilihan Sekda.
Ia menyebut masyarakat pada prinsipnya hanya menginginkan figur terbaik yang dapat bekerja secara profesional dan berjalan seiring dengan wali kota dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Saya tidak punya kepentingan. Yang penting Sekda yang dipilih tidak melanggar etik dan norma serta bisa berjalan bersama, sejalan dan seiring dengan wali kota tanpa kepentingan politik,” ujarnya.
Menurut Husen, Sekda memiliki tugas penting dalam membantu wali kota menjalankan pemerintahan.
Di sisi lain, Sekda juga harus mampu menjaga marwah birokrasi agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terpelihara.
“Jangan sampai masyarakat kemudian menilai pemerintahan wali kota sekarang membiarkan adanya pelanggaran-pelanggaran. Kalau memang ingin mengangkat derajat pemerintahan dan ingin menjadi pemimpin ASN, pilih yang terbaik,” katanya.
Ia menambahkan, dari tiga calon yang ada, seluruhnya harus dipandang memiliki kesempatan yang sama selama memenuhi persyaratan.
Namun, keputusan akhir harus mengedepankan kualitas, integritas, rekam jejak, serta kepatuhan terhadap aturan.
“Dari yang baik, pilih yang terbaik. Pilih yang tidak punya ‘koreng’, sehingga tidak ada persoalan atau gejolak di kemudian hari,” ucapnya.
Husen juga menegaskan bahwa masyarakat akan terus mengawal proses tersebut. Ia menyebut kelompok masyarakat sipil, termasuk Gapura Banten dan Alibaba Cilegon, siap menyampaikan aspirasi secara langsung apabila suara masyarakat tidak mendapatkan perhatian.
“Gapura dan Alibaba Cilegon akan turun ke jalan apabila suara masyarakat tidak didengarkan,” tandasnya.***