SERANG– Sebanyak 52 SMA, SMK, dan SKH negeri di Provinsi Banten hingga kini masih dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah. Kekosongan jabatan definitif terjadi karena proses seleksi belum tuntas.
Sekretaris Dindikbud Banten Rachmat Tamam menyebut, angka 52 itu termasuk sekolah baru dan 2 SKH yang belum memiliki kepala definitif.
“Kalau tidak salah sekitar 52 sekolah masih Plt. Termasuk sekolah baru, ada juga dua SKH yang masih kosong,” kata Rachmat, dikutip Kamis (30/7/2026).
Menurut Rachmat, seleksi sudah dimulai beberapa bulan lalu. Dari 2.700 ASN yang diundang, kurang dari 900 orang lolos administrasi dan berhak ikut Computer Assisted Test atau CAT. Tahap selanjutnya masih ada wawancara.
“Sekarang masih berproses. Ada CAT, kemungkinan ada wawancara juga,” ujarnya.
Ia mengakui jadwal seleksi melenceng dari target karena Dindikbud sebelumnya fokus mengurus SPMB dan MPLS.
“Kemarin kami fokus SPMB, terus MPLS. Mudah-mudahan proses seleksi bisa segera dipercepat,” katanya.
Anggota DPRD Banten Fraksi PDIP Yeremia Mendrofa mendorong Dindikbud segera mengisi jabatan definitif. Menurutnya Plt tidak memiliki kewenangan penuh sehingga menghambat kebijakan sekolah.
“Kami dorong agar segera diisi definitif. Prosesnya juga harus transparan dan menempatkan orang yang tepat, right man in the right place,” kata Yeremia.
Rachmat memastikan seleksi berjalan clear and clean sesuai visi Gubernur. Dari total 276 SMA, SMK, dan SKH negeri di bawah Pemprov Banten, ia berharap seluruh kekosongan segera terisi agar pengelolaan sekolah lebih optimal. ***