SERANG – Implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), di Provinsi Banten mulai mendapat sorotan.
Anggaran bernilai triliunan rupiah tersebut didesak agar tidak hanya berputar di lingkaran korporasi besar penyedia logistik, melainkan wajib menghidupkan ekosistem ekonomi kerakyatan.
Pengamat Kebijakan Publik, Muslih Amin, menegaskan bahwa indikator keberhasilan program MBG tidak boleh sekadar diukur dari kuantitas paket makanan yang terdistribusi. Efek berganda (multiplier effect) terhadap kesejahteraan masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama.
”Sebisa mungkin bahan pangan dipasok oleh petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan BUMDes di Provinsi Banten agar anggaran negara yang beredar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Muslih, Selasa (30/6/2026).
Menurut Muslih, komoditas pokok seperti beras, telur, daging ayam, sayuran, hingga ikan idealnya diserap langsung dari hasil bumi di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG. Pola hilirisasi lokal ini dinilai ampuh memangkas rantai distribusi yang panjang dan menekan biaya logistik.
Selain rantai pasok, ketepatan sasaran penerima manfaat juga menjadi catatan kritis.
Muslih mendesak pemerintah daerah melakukan validasi data secara masif, khususnya untuk wilayah Banten Selatan seperti Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang masih mencatatkan angka kemiskinan dan kasus tengkes (stunting) yang tinggi.
”Data yang akurat akan menghindari pemborosan anggaran sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan,” tegasnya. Pembaruan data berkala diperlukan untuk mencegah adanya penerima ganda atau anak-anak rawan pangan yang justru luput dari program.
Untuk mendukung akuntabilitas, ia mendorong penerapan ekosistem digital dalam sistem pengawasan. Pemerintah disarankan membangun dasbor logistik terintegrasi berbasis GPS guna melacak pergerakan distribusi makanan dari dapur hingga ke tangan siswa secara real-time.
Kanal pengaduan publik yang transparan juga wajib disediakan agar orang tua murid dan pihak sekolah bisa melaporkan kelayakan porsi maupun nutrisi makanan.
Lebih lanjut, Muslih mewanti-wanti agar parameter evaluasi MBG tidak terjebak pada formalitas penyerapan anggaran. Keberhasilan program ini harus diukur lewat indikator klinis dan sosial ekonomi yang jelas, antara lain:
- Penurunan angka stunting dan anemia pada anak serta remaja.
- Peningkatan status gizi dan perbaikan capaian akademis siswa di sekolah.
- Penurunan angka absensi siswa akibat masalah kesehatan.
- Kenaikan kurva pendapatan para pelaku usaha lokal yang masuk dalam rantai pasok.
Ia juga meminta pemerintah tidak antikritik dan membuka ruang pengawasan bagi multipihak, mulai dari akademisi, organisasi profesi kesehatan, media massa, hingga elemen masyarakat sipil.
Menutup keterangannya, Muslih mengingatkan seluruh pemangku kebijakan di Banten untuk belajar dari berbagai kasus hukum yang pernah menjerat program jaring pengaman sosial di masa lalu.
”Semua pihak harus menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Program MBG adalah investasi untuk masa depan bangsa, bukan ruang untuk mencari keuntungan semata,” pungkasnya.***