SERANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten angkat bicara soal temuan data siluman pemilik mobil mewah McLaren yang menunggak pajak Rp137,4 juta atas nama seorang mekanik bengkel di Pinang, Kota Tangerang.
Kepala Bapenda Banten Berly Rizki Natakusumah mengakui ada kecolongan dalam sistem pendataan dan verifikasi identitas pemilik kendaraan.
Kasus yang menimpa Yudariansyah, mekanik yang tiba-tiba tercatat sebagai pemilik McLaren 570S AT senilai Rp4,5 miliar itu, diduga kuat akibat penggunaan KTP asli tapi palsu alias aspal.
“Permasalahannya ternyata lebih luas lagi, tidak hanya soal pajak yang belum dibayar, tetapi mengarah pada pemalsuan dokumen. Yang kami khawatirkan adalah penggunaan KTP aspal saat pendaftaran kendaraan,” ujar Berly, Rabu (28/10/2026).
Menurut Berly, temuan di Samsat Ciledug ini menjadi alarm bahwa modus penghindaran pajak dengan mencatut KTP orang lain marak terjadi di segmen mobil mewah.
Pemilik sebenarnya diduga sengaja menggunakan identitas orang lain untuk menghindari pajak progresif dan menyembunyikan aset.
“Makanya saat ini kita juga lagi gencar menagih pajak pada mobil mewah yang di Banten ini cukup banyak, tapi kita juga lagi telusuri pemilik sahnya siapa,” katanya.
Berly menyebut kasus ini berdampak pada dua sisi. Warga yang dicatut KTP-nya dirugikan karena tiba-tiba punya utang pajak ratusan juta, sementara pendapatan daerah juga bocor karena pemilik asli tidak bisa ditagih.
Untuk itu, Bapenda berencana merombak sistem administrasi dengan mengintegrasikan data kependudukan dengan teknologi verifikasi biometrik.
“Kita dorong pembaruan sistem berbasis teknologi, integrasi data registrasi KTP dengan alat verifikasi biometrik atau face detection pemindai wajah. Agar keaslian fisik KTP dan data pemilik betul-betul bisa dipastikan sejak awal,” jelasnya.
Ia menambahkan, evaluasi juga akan dilakukan bersama pihak Kepolisian sebagai penerbit STNK dan BPKB agar proses registrasi kendaraan baru lebih ketat.
Saat ini, kata Berly, Bapenda sedang fokus mengejar target penerimaan pajak yang masih seret. Hingga Oktober 2026, realisasi baru Rp6,55 triliun atau 64,97 persen dari target Rp10,08 triliun.
“Di tiga bulan terakhir ini kita prioritas tagih mobil mewah dan kendaraan perusahaan yang nunggak. Kita juga akan gandeng Asdatun Kejati Banten untuk memaksimalkan penagihan,” ujarnya.
Selain itu, Bapenda juga menaikkan target kinerja 900 pegawainya di seluruh UPT Samsat, dari 30 transaksi penagihan menjadi 60 transaksi per bulan dengan evaluasi dua mingguan. (*/Ajo)