Soroti Kemiskinan, Ketua DPRD Banten Dorong Pemprov Tingkatkan Program Rumah Layak Huni 

 

SERANG – Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim menyoroti kemiskinan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di Tanah Jawara.

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Banten tercatat 5,51 persen atau 760,85 ribu jiwa per September 2025. Secara makro, tingkat kemiskinan turun tipis dari 5,63 persen pada Maret 2025.

Berkaitan dengan kemiskinan, sekitar 400 ribu rumah tangga di Provinsi Banten tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2026.

Menurut Politikus Golkar tersebut, RTLH memperparah kemiskinan. Rumah yang tidak layak seperti atap yang bocor, lantai tanah, dinding rusak, tidak ada sanitasi, menyebabkan kesehatan penghuninya menurun.

Ketika penghuni sakit, maka dapat berdampak produktivitas kerja yang turun, yang akhirnya menurunkan pendapatan dan semakin memiskinkan.

Maka dari itu, perlunya program pembangunan RTLH untuk masyarakat. Sebab, rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat agar bisa terbebas dari kemiskinan.

“Terutama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar,” kata Fahmi, Kamis (23/4/2026).

Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting, sebab permasalahan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama.

“Sinergi kebijakan pusat dan daerah sangat penting,” kata dia.

Kebersamaan dan gotong royong di antara semua pihak, kata dia, menjadi kunci agar sejumlah pekerjaan rumah bisa diatasi secara perlahan, termasuk masalah kemiskinan.

“Dengan sinergitas yang kuat, kita optimistis pembangunan di Provinsi Banten dapat berjalan maksimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya.

Sorotan kemiskinan juga datang dari mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman (KMS) 30. Koordinator Umum KMS 30 Bento mendesak agar Pemprov Banten segera mengentaskan kemiskinan.

 

“Klaim pemerintah bahwa kemiskinan menurun tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosial. Penurunan hanya dirasakan wilayah urban, sementara desa-desa justru menghadapi tekanan ekonomi semakin berat,” ujarnya.

Ketimpangan geografis juga menjadi sorotannya. Wilayah utara seperti Tangerang Selatan, Cilegon, dan Kabupaten Tangerang tumbuh pesat sebagai pusat industri dan jasa.

“Sebaliknya, wilayah selatan masih tertinggal: Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak,” ujarnya. ***

AdvertorialFahmi HakimRTLH
Comments (0)
Add Comment