LEBAK – Menjelang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2027, Ketua DPK KNPI Kecamatan Cileles Muhamad Saroji, berharap seluruh pemerintah desa di wilayah Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, dapat menyusun anggaran yang benar-benar berpihak kepada masyarakat dan berorientasi pada manfaat nyata.
Ketua DPK KNPI Kecamatan Cileles menegaskan bahwa APBDes bukan sekadar dokumen anggaran tahunan maupun formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mendorong pembangunan desa, serta meningkatkan kesejahteraan warga.
Menurutnya, setiap program yang direncanakan harus memiliki tujuan yang jelas, menyentuh persoalan mendasar masyarakat, dan memberikan dampak yang dapat dirasakan secara langsung maupun berkelanjutan.
“Jangan sampai APBDes hanya diisi program-program seremonial yang terlihat ramai saat dilaksanakan, tetapi minim manfaat setelah kegiatan selesai,” terangnya.
Ia juga berharap pemerintah desa tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksananya kegiatan, tetapi turut memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan desa harus disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi warga, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, hingga program peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang terpenting bukan seberapa banyak program yang dilaksanakan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Ukuran keberhasilan APBDes bukan hanya kegiatan yang terlaksana atau anggaran yang terserap, tetapi perubahan nyata yang dihasilkan,” paparnya.
KNPI Kecamatan Cileles mendorong agar proses perencanaan APBDes 2027 dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, jangan sampai pada saat forum pembahasan Apbdes hanya orang tertentu yang sudah diskemakan agar tidak terjadi ruangnya demokrasi dalam pembahasan Apbdes.
Ia menilai, momentum penyusunan APBDes 2027 harus menjadi kesempatan bagi seluruh pemerintah desa di Kecamatan Cileles untuk mengevaluasi program sebelumnya dan memperbaiki arah pembangunan agar lebih tepat sasaran.
“APBDes adalah uang publik yang harus kembali menjadi manfaat publik. Karena itu, perencanaannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban tahunan. Desa harus mampu menghadirkan program yang substansial, bukan hanya seremonial,” pungkasnya.
KNPI Kecamatan Cileles berharap APBDes 2027 di seluruh desa dapat menjadi instrumen pembangunan yang berdampak, memperkuat kemandirian masyarakat, dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara nyata oleh warga. (*/Sahrul).