MAKKAH – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi resmi mengajukan permohonan agar wisma haji Indonesia mendapatkan status khusus sebagai premis diplomatik di masa mendatang.
Langkah ini diambil guna mencegah terulangnya insiden razia oleh aparat keamanan Arab Saudi di lingkungan wisma haji, yang selama ini menjadi tempat menginap bagi para pejabat tinggi Indonesia selama musim haji.
Nota diplomatik terkait usulan ini telah resmi dilayangkan oleh KBRI kepada otoritas Arab Saudi. Wisma haji yang tersebar di Jeddah, Makkah, dan Madinah dinilai memiliki fungsi sangat strategis karena menjadi pusat aktivitas resmi pemerintah, termasuk bagi Menteri Haji dan Umrah RI beserta jajarannya.
Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menegaskan bahwa kejelasan status ini sangat penting demi kenyamanan dan kelancaran tugas kenegaraan.
“Kami usahakan di masa depan wisma haji baik di Jeddah, Makkah, maupun Madinah kiranya bisa menjadi premis diplomatik. Sehingga seandainya pun diperlukan razia, maka itu harus atas persetujuan kami. Rasanya kurang nyaman jika di situ ada pejabat tinggi kemudian terjadi razia,” ujar Abdul Aziz kepada Media Center Haji (MCH) di Makkah.
Meski proses pembahasan dengan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi sudah berjalan, Abdul Aziz mengakui bahwa status baru ini membawa konsekuensi diplomatik bagi Indonesia.
Berdasarkan asas timbal balik (resiprositas), Indonesia juga harus siap memberikan fasilitas serupa jika Arab Saudi mengajukan permohonan yang sama di tanah air.
Sejauh ini, respons dari pihak Arab Saudi terbilang positif. Otoritas setempat menunjukkan komitmen untuk menghormati institusi pemerintah negara sahabat yang tengah bertugas resmi.
Namun, karena prosedur ini membutuhkan koordinasi lintas lembaga yang kompleks, KBRI akan melanjutkan pembahasan intensif setelah seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini selesai.
Di samping memperjuangkan jalur diplomasi wisma haji, KBRI Arab Saudi tetap memastikan operasional dan perlindungan jemaah haji tahun ini berjalan tanpa hambatan.
Pihak kedutaan berfokus penuh pada penyempurnaan tata kelola layanan haji, terutama pada sektor-sektor krusial.
Beberapa aspek utama yang dikawal ketat oleh KBRI antara lain:
-
Transportasi & Administrasi: Memastikan kelancaran mobilitas jemaah serta pengurusan dokumen krusial seperti kartu Nusuk.
-
Logistik Konsumsi: Mempercepat proses impor kebutuhan pangan jemaah, termasuk bumbu masakan khas Indonesia dan makanan siap saji atau Ready To Eat (RTE). (*/Red/MCH-2026)