JAKARTA – Himpunan Masyarakat Lombok (Himalo) menilai tren penurunan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang terekam dalam sejumlah survei nasional harus menjadi perhatian serius.
Meski hasil tiap lembaga berbeda karena waktu dan metodologi survei yang digunakan, arah yang ditunjukkan relatif sama, yakni adanya penurunan tingkat kepuasan masyarakat sepanjang 2026.
Beberapa lembaga survei mencatat penurunan tersebut. Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026 merekam tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo sebesar 79,9 persen.
Sementara SMRC dalam survei terbarunya pada Juli 2026 mencatat angka kepuasan berada di 51,1 persen, turun dari 66,4 persen pada Februari – Maret 2026 dan 81,2 persen pada November 2025.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Himalo, Karman BM, menilai menurunnya kepercayaan publik bukan sepenuhnya disebabkan oleh figur Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, hingga saat ini sosok Prabowo masih mendapat simpati masyarakat, begitu pula sejumlah program unggulan pemerintah yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi bawah.
“Sebenarnya ini kan ada anomali. Sosok Prabowo masyarakat suka, program unggulannya juga langsung menyentuh rakyat kelas bawah. Kami dari Himalo justru melihat tren menurun ini justru karena kinerja pembantunya yang tidak maksimal,” kata Karman BM di Jakarta, Ahad (2/8/2026).
Menurut Karman, sejumlah menteri dan jajaran di bawahnya dinilai belum mampu menerjemahkan visi Presiden secara maksimal.
Selain itu, komunikasi publik yang kurang baik dan berbagai pernyataan yang memicu polemik turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, Himalo menyarankan Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet, termasuk melakukan reshuffle terhadap menteri yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal.
“Harus segera rombak. Cari figur menteri atau jajaran di bawahnya yang memang punya kapasitas, tidak blunder dan yang terpenting bisa bagus dalam komunikasi publik, bukan justru membuat kesan buruk bagi pemerintah,” tegasnya.
Karman mengatakan Indonesia masih memiliki banyak putra-putri terbaik yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan.
Menurutnya, penyegaran kabinet menjadi langkah penting untuk memperkuat kinerja pemerintah sekaligus mengembalikan kepercayaan publik.
“Masih banyak figur putra bangsa yang memiliki kapasitas untuk mengisi jabatan itu. Presiden tentu memiliki kewenangan penuh untuk memilih pembantu yang mampu bekerja cepat, memahami kebutuhan rakyat, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya. ***