Oleh: Eni Nuraeni, Dosen Ekologi UIN SMH Banten, Pembina Komunitas Lingkungan “Kokoleceran”, Ketua bidang Martim dan kelautan ICMI Kabupaten Pandeglang
Pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan merupakan dua kepentingan yang sering kali berada dalam posisi dilematis.
Eksploitasi sumber daya alam, seperti pertambangan, menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara, menarik investasi, mendorong hilirisasi, dan membuka lapangan kerja.
Namun, di balik manfaat ekonomi tersebut, terdapat konsekuensi ekologis yang tidak boleh diabaikan, mulai dari kerusakan bentang alam, pencemaran air, hilangnya vegetasi, hingga fragmentasi habitat dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati.
Persoalannya bukan semata-mata memilih antara pembangunan ekonomi atau perlindungan lingkungan, melainkan bagaimana memastikan bahwa aktivitas pembangunan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Keuntungan ekonomi yang diperoleh hari ini tidak seharusnya dibayar dengan kerusakan ekosistem yang dampaknya harus ditanggung oleh generasi mendatang.
Dilema serupa juga dapat kita lihat dalam upaya konservasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), khususnya wacana pemindahan satwa langka tersebut dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Gagasan ini tentu memiliki tujuan strategis, yaitu membangun habitat kedua untuk mengurangi risiko kepunahan akibat seluruh populasi Badak Jawa yang tersisa di dunia terkonsentrasi di Ujung Kulon.
Namun, menyelamatkan spesies tidak cukup hanya dengan memindahkannya ke kawasan hutan lain. Konservasi membutuhkan pemahaman ekologis yang mendalam.
Ambisi membangun habitat kedua harus diimbangi dengan kesiapan ekosistem sebagai tempat hidup baru bagi satwa yang memiliki kebutuhan biologis dan karakteristik habitat sangat spesifik.
Hutan yang lebat belum tentu menjadi habitat yang layak.
Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Alas Purwo sama-sama memiliki ekosistem hutan tropis. Akan tetapi, kesamaan tipe ekosistem tidak otomatis menunjukkan kesamaan karakteristik habitat. Setiap kawasan memiliki struktur vegetasi, komposisi tumbuhan, kondisi tanah, suhu, kelembapan, sumber air, serta interaksi ekologis yang berbeda.
Salah satu aspek paling mendasar yang harus dikaji adalah ketersediaan dan kelayakan tumbuhan pakan. Badak Jawa merupakan satwa herbivor yang mengonsumsi berbagai jenis tumbuhan, terutama daun, pucuk, ranting muda, dan bagian vegetatif lainnya.
Karena itu, perlu dipastikan apakah jenis tumbuhan yang tersedia di Alas Purwo sesuai dengan kebutuhan pakan Badak Jawa.
Kajian tersebut tidak cukup dilakukan melalui pengamatan visual terhadap tutupan hutan. Diperlukan inventarisasi jenis tumbuhan pakan, analisis kelimpahan dan biomassa, distribusi vegetasi, produktivitas musiman, serta kualitas nutrisi tumbuhan.
Bahkan, aspek palatabilitas dan kandungan senyawa metabolit sekunder perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi konsumsi pakan.
Selain pakan, karakteristik tanah, ketersediaan air, tempat berkubang, ruang jelajah, mikroklimat, dan keamanan habitat juga perlu dianalisis. Kemampuan ekosistem dalam menopang kebutuhan hidup badak harus dihitung berdasarkan kondisi jangka panjang, bukan hanya berdasarkan hasil survei sesaat.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah potensi interaksi dengan satwa yang telah lebih dahulu menghuni Alas Purwo, seperti banteng Jawa dan macan tutul Jawa. Perlu dilakukan kajian mengenai kemungkinan kompetisi sumber daya, interaksi antarsatwa, risiko penyakit, serta potensi konflik antara manusia dan satwa. Dengan demikian, konservasi tidak justru menciptakan persoalan ekologis baru di kawasan tujuan.
Dalam konteks ini, pemerintah, akademisi, peneliti, dan masyarakat perlu mengedepankan pendekatan ilmiah sebelum mengambil keputusan. Setidaknya terdapat lima aspek utama yang harus menjadi dasar kajian, yaitu kesesuaian karakteristik habitat, kelayakan dan daya dukung pakan, kapasitas ekologis kawasan, risiko biologis dan kesehatan, serta kesiapan sosial dan tata kelola konservasi.
Prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting.
Wacana pemindahan Badak Jawa tidak seharusnya langsung disimpulkan pasti layak ataupun tidak layak tanpa pembuktian ilmiah. Keputusan harus didasarkan pada data yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan terbuka untuk ditelaah oleh berbagai pihak.
Pada saat yang sama, perlindungan habitat utama di Ujung Kulon harus tetap menjadi prioritas. Penguatan patroli, pemantauan populasi, perlindungan tumbuhan pakan, serta pengendalian berbagai ancaman ekologis harus terus dilakukan. Pembangunan habitat kedua tidak berarti mengurangi tanggung jawab untuk menjaga habitat aslinya.
Lebih jauh, persoalan ini mengingatkan kita bahwa pembangunan ekonomi dan konservasi sebenarnya memiliki prinsip yang sama, yaitu keberlanjutan. Pertambangan tidak boleh hanya mengejar keuntungan ekonomi dengan mengabaikan daya dukung lingkungan. Demikian pula, konservasi tidak boleh hanya mengejar target pemindahan satwa tanpa memastikan kesiapan ekologis kawasan tujuan.
Masyarakat perlu bersikap kritis, pemerintah harus terbuka terhadap masukan, dan akademisi serta peneliti perlu menghadirkan analisis objektif sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Konservasi bukan sekadar tentang memindahkan satwa, melainkan memastikan keberlangsungan kehidupan spesies dan keseimbangan ekosistem dalam jangka panjang.
Menyelamatkan Badak Jawa bukan sekadar persoalan memindahkan satwa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Ini adalah persoalan memastikan bahwa habitat baru benar-benar mampu mendukung kehidupannya.
Jangan sampai atas nama ambisi konservasi, kita justru mengabaikan prinsip-prinsip ekologi. Sebab, pembangunan membutuhkan keseimbangan ekonomi dan lingkungan, sedangkan konservasi membutuhkan ilmu pengetahuan, kehati-hatian, serta tanggung jawab bersama.