PANDEGLANG – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyerahkan bantuan sarana dan prasarana (sarpras) bagi kelompok nelayan di Kabupaten Pandeglang.
Penyerahan bantuan dipusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Cikiruhwetan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, Staf Khusus (Stafsus) Menteri KKP Bidang Pengawasan Program Prioritas dan Komunikasi Strategis Tb. Ardi Januar, serta Direktur Sarana dan Prasarana Ditjen PDSPKP KKP Achmad Al Farisi, bersama jajaran Forkopimda dan para pelaku usaha perikanan.
Direktur Sarana dan Prasarana Ditjen PDSPKP KKP, Achmad Al Farisi, menyampaikan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Namun, tantangan utamanya terletak pada pemeliharaan kualitas hasil tangkapan agar tetap segar, tahan lama, bernilai jual tinggi, serta mampu bersaing di pasar global.
“Ikan merupakan produk yang mudah rusak jika tidak ditangani dengan baik sejak ditangkap atau dipanen. Oleh karena itu, KKP melalui Ditjen PDSPKP terus mendorong program bantuan pemerintah untuk mempertahankan mutu produk melalui penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin,” ujar Achmad.
Pada tahun anggaran 2026, KKP menyerahkan bantuan kepada kelompok nelayan di Kabupaten Pandeglang berupa 16 unit chest freezer, 3 paket peralatan pengolahan ikan, dan 128 unit cool box.
“Kami berharap seluruh penerima bantuan dapat memanfaatkan sarana ini dengan sebaik-baiknya, menjaga, serta memeliharanya. Pesan kami, jangan hanya diterima lalu diabaikan,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Stafsus Menteri KKP Tb. Ardi Januar menuturkan bahwa keberadaan KNMP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga dirancang untuk memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.
“Dengan bantuan ini, mutu perikanan dapat terjaga, kualitas membaik, harga stabil, dan nilai tukar nelayan di sini dapat meningkat,” kata Ardi.
Ardi menjelaskan, program prioritas KNMP mencakup pembangunan infrastruktur komprehensif, mulai dari cold storage, pabrik es, sentra kuliner, kantor pengelola, hingga fasilitas docking kapal.
KKP juga berencana menyalurkan bantuan armada kapal—baik berukuran kecil maupun besar—untuk dikelola oleh koperasi nelayan.
Pembangunan KNMP di Banten ditargetkan mencapai 15 titik, dengan lokasi di Cikeusik sebagai model percontohan (modeling).
“Di Banten tidak hanya satu yang dibangun, melainkan 15 titik. Lokasi ini adalah percontohannya, sementara 14 titik lainnya sedang dalam proses (on progress) dan ditargetkan rampung pada Desember mendatang,” jelas Ardi.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi program strategis dari Pemerintah Pusat yang dicanangkan oleh Presiden RI dan direalisasikan oleh KKP.
Ia menyebutkan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi pesisir yang sangat besar, mencakup 133 desa pesisir yang tersebar di 33 kecamatan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas program Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan Bapak Presiden. Ada 133 desa pesisir dari 33 kecamatan di Banten yang menjadi potensi besar. Program-program KKP ini tentu sangat bermanfaat bagi nelayan,” ungkap Andra Soni.
Gubernur juga mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten untuk terus mengusulkan titik lokasi pembangunan KNMP berikutnya kepada Pemerintah Pusat, mengingat target nasional pembangunan mencapai 5.000 KNMP di seluruh Indonesia hingga tahun 2029.
“Nelayan sudah sangat mahir melaut karena itu tradisi dan jalan hidup mereka. Tugas kita adalah meningkatkan daya saing serta nilai tambah dari hasil tangkapan yang mereka peroleh,” pungkasnya.***