SERANG – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Serang terus melakukan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak musim kemarau yang mulai mengancam sektor pertanian.
Berdasarkan data terbaru, luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan mencapai 948 hektare, dengan 72 hektare di antaranya mengalami puso (gagal panen) akibat minimnya ketersediaan air.
Kondisi ini sejalan dengan prediksi BMKG bahwa puncak musim kemarau tahun 2026 terjadi pada periode Juli hingga September dan berpotensi lebih kering akibat pengaruh El Nino.
Kepala DKPP Kabupaten Serang, Suhardjo, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar dampak kekeringan terhadap produksi pangan tidak semakin meluas.
“Kami terus memantau perkembangan kondisi lahan pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Serang. Saat ini luas lahan terdampak kekeringan mencapai 948 hektare, dengan 72 hektare di antaranya mengalami puso. Berbagai upaya mitigasi terus dilakukan agar petani tetap dapat berproduksi dan target ketahanan pangan tetap terjaga,” ujar Suhardjo saat rapat koordinasi Forkopimda, Selasa (4/8/2026).
Berdasarkan data DKPP, ancaman kekeringan di Kabupaten Serang tersebar pada 965 hektare lahan pertanian, terdiri atas kategori ringan 400 hektare, sedang 291 hektare, berat 202 hektare, puso 72 hektare, pulih/sembuh 17 hektare, dan lahan yang masih terancam seluas 439 hektare.
Menurut Suhardjo, penyebab utama kekeringan di sejumlah wilayah antara lain karena tidak adanya hujan dalam beberapa hari terakhir, sawah tadah hujan yang tidak memiliki sumber air, sumber air yang mulai mengering, hingga lokasi sumber air yang terlalu jauh sehingga menyulitkan proses pompanisasi.
“Karakteristik lahan di setiap wilayah berbeda. Ada yang memang hanya mengandalkan hujan, ada pula yang memiliki sumber air tetapi debitnya sudah mulai menurun atau lokasinya cukup jauh. Karena itu penanganannya juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Sebagai langkah penanganan, DKPP telah mendistribusikan sekitar 600 unit pompa air selama periode 2023–2025. Selain itu, pemerintah juga membangun berbagai sarana pendukung irigasi yang terdiri atas 52 titik Irigasi Perpompaan (Irpom), 2 titik Irigasi Perpipaan (Irpa), 29 titik Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), dan 16 titik sumur bor, sehingga total terdapat 99 titik infrastruktur pendukung pengairan.
Tidak hanya itu, pada tahun ini juga dilakukan optimalisasi lahan pertanian seluas 1.599 hektare dengan biaya pengolahan lahan sebesar Rp4,6 juta per hektare guna menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman perubahan iklim.
Di sektor ketahanan pangan, DKPP juga memastikan penyaluran bantuan beras pemerintah dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) tetap berjalan. Untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2026, sebanyak 203.246 kepala keluarga (KK) menerima bantuan beras 30 kilogram per KK, meningkat 3.779 penerima dibandingkan alokasi Februari dan Maret yang mencapai 199.467 KK.
Sementara itu, dampak kemarau juga memicu serangan hama wereng batang cokelat (WBC) pada lahan seluas 475 hektare. DKPP telah melakukan gerakan pengendalian (Gerdal) di lahan seluas 205 hektare, sedangkan sekitar 90 hektare dinyatakan mulai pulih.***