SERANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Simpang Ciceri, Kota Serang, Rabu (17/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat. Isu yang disoroti meliputi kondisi perekonomian nasional, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga persoalan demokrasi dan kebebasan sipil.
Koordinator aksi, Muhammad Syahid, mengatakan mahasiswa merasa perlu menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini masih memberikan tekanan bagi masyarakat meski pemerintah kerap menyampaikan narasi positif terkait pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Banyak persoalan ekonomi dan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” ujar Syahid saat berorasi.
Dalam aksinya, mahasiswa menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilai dapat memengaruhi harga barang impor dan meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor.
Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi berdampak pada daya beli masyarakat yang hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax.
Menurut mereka, kebijakan tersebut dapat memicu kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok.
“Kenaikan harga BBM akan berdampak luas terhadap masyarakat karena berpengaruh pada biaya hidup sehari-hari,” katanya.
Tak hanya isu ekonomi, mahasiswa juga mengkritisi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut, termasuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang menyeret pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Mahasiswa menilai pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak mengurangi alokasi untuk sektor penting lainnya, termasuk pendidikan.
Dalam kesempatan itu, massa aksi turut menyoroti sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap berpotensi menimbulkan dampak terhadap masyarakat, terutama yang berkaitan dengan lahan produktif, kawasan pesisir, serta keberlangsungan hidup nelayan dan petani.
Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan kritik terhadap revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI yang dinilai berpotensi mempersempit ruang demokrasi dan partisipasi publik.
Mereka menolak keterlibatan aparat aktif dalam jabatan sipil serta meminta pemerintah tetap menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya memperkuat nilai tukar rupiah, membatalkan kenaikan harga Pertamax, menjamin ketersediaan BBM bersubsidi Pertalite, mengusut dugaan korupsi di lingkungan BGN, serta mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah meninjau kembali berbagai regulasi yang dianggap mengancam kebebasan sipil, menghentikan proyek pembangunan yang dinilai merugikan masyarakat, serta mengakhiri praktik kriminalisasi terhadap mahasiswa dan aktivis.
“Kami meminta pemerintah mendengar aspirasi masyarakat dan mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada,” tegas Syahid.
Hingga Rabu sore, aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Simpang Ciceri, Kota Serang, masih berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian ***