SERANG – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang, Kusna Ramdani, menyebut persoalan kemiskinan serta penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih menjadi tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah hingga saat ini.
Menurut Kusna, kelompok PPKS yang membutuhkan perhatian serius di antaranya pengemis, gelandangan, orang terlantar, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Meski berbagai upaya pembinaan telah dilakukan secara berkelanjutan, perubahan pola pikir atau mindset masih menjadi kendala utama.
“Jajaran Dinsos selama ini terus melaksanakan penjangkauan dan pembinaan secara berkesinambungan. Berbagai pelatihan sudah diberikan, namun tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir mereka agar mampu mandiri dan keluar dari kondisi sosial yang dihadapi,” ujar Kusna saat dikonfirmasi, Kamis (18/6/ 2026).
Ia menjelaskan, program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan PPKS terus diperkuat karena jumlah masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 masih cukup tinggi.
Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, jumlahnya mencapai sekitar 350 ribu jiwa.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan yang harus diputus mata rantainya. Karena itu kami menjalankan berbagai program seperti Sekolah Rakyat, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) kesehatan,” katanya.
Melalui program-program tersebut, Dinsos berharap masyarakat penerima manfaat mampu membangun kemandirian ekonomi sekaligus mengalami perubahan perilaku dan pola pikir ke arah yang lebih baik.
Selain itu, Dinsos juga fokus pada pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di Kota Serang, jumlah PPKS dan PMKS diperkirakan mencapai sekitar 200 ribu orang yang tersebar dalam 25 kategori PMKS.
“Kelompok ini memerlukan perhatian khusus melalui pelatihan keterampilan, pendampingan, rehabilitasi sosial, serta bantuan modal usaha agar permasalahan sosial yang mereka hadapi dapat berkurang secara bertahap,” jelasnya.
Sebagai bentuk inovasi pelayanan, Dinsos Kota Serang rutin melakukan penjangkauan setiap hari Jumat ke sejumlah ruas jalan dan persimpangan yang kerap menjadi lokasi aktivitas pengemis, gelandangan, maupun orang terlantar.
Selain itu, Dinsos juga memberikan berbagai pelatihan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing penerima manfaat serta terus meningkatkan pelayanan publik terkait pengurusan PBI, BPJS Kesehatan, dan bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
Kusna menambahkan, saat ini pemerintah telah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memuat data masyarakat secara by name by address sehingga penyaluran program menjadi lebih tepat sasaran.
Untuk mengukur keberhasilan program pengentasan kemiskinan, Dinsos menggunakan sejumlah indikator, di antaranya peningkatan status kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari perubahan desil dalam DTSEN, meningkatnya jumlah graduasi atau penerima manfaat PKH yang berhasil mandiri, serta hasil verifikasi dan pengecekan lapangan terhadap penerima bantuan.
“Indikator lainnya adalah menurunnya jumlah penerima bantuan sosial maupun peserta PBI kesehatan. Harapannya masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan, tetapi mampu mandiri secara ekonomi dan sosial,” pungkasnya.***