SERANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang menyoroti persoalan banjir yang kerap terjadi di wilayah Kecamatan Bojonegara setiap kali hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
Sekretaris DLH Kabupaten Serang, Bagja Saputra, menegaskan bahwa aktivitas pertambangan perlu diimbangi dengan tanggung jawab lingkungan, terutama melalui program reboisasi dan penghijauan di area tambang.
Menurutnya, seluruh perusahaan tambang, baik yang masih beroperasi maupun yang telah memasuki tahap pascatambang, wajib melaksanakan penanaman kembali guna menjaga keseimbangan ekosistem.
“Kami mengimbau seluruh pengusaha tambang agar melaksanakan reboisasi ulang. Ini penting dilakukan baik pada tambang aktif maupun pascatambang sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan,” ujar Bagja, Senin (4/5/2026).
DLH Kabupaten Serang sebelumnya telah melakukan pengecekan lapangan menjelang Hari Raya Idul Fitri, menyusul terjadinya banjir di sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Bojonegara dan Pulo Ampel.
Dari hasil pemantauan tersebut, terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab utama banjir.
Pertama, jalur aliran air dari kawasan pegunungan menuju laut diduga mengalami hambatan sehingga memperlambat proses pembuangan air saat hujan turun.
Kedua, terjadi sedimentasi atau pendangkalan sungai yang mengurangi kapasitas tampung air.
Selain itu, minimnya penghijauan di kawasan pertambangan juga dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir.
“Kami melihat jalur air dari gunung ke laut ada yang terhambat, kemudian sedimentasi sungai juga cukup tinggi. Di sisi lain, kawasan tambang perlu kembali dihijaukan,” jelasnya.
Ke depan, DLH berharap para pelaku usaha tambang dapat berperan aktif dalam upaya pemulihan lingkungan sebagai langkah pencegahan banjir jangka panjang.
Pemerintah daerah, kata Bagja, membuka ruang kolaborasi dengan pengusaha tambang, termasuk dukungan penyediaan bibit tanaman apabila diperlukan.
“Kami menunggu partisipasi dari para pengusaha tambang. Jika membutuhkan bibit atau dukungan teknis, nanti bisa kita koordinasikan bersama,” katanya.
DLH Kabupaten Serang menilai kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana banjir sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di wilayah pesisir industri tersebut.***