SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menggandeng Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia dan Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) untuk menata kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) oleh Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah bersama perwakilan kedua lembaga di Pendopo Bupati Serang, Senin (12/10/2026).
Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penataan adalah Desa Domas, Kecamatan Pontang. Kawasan tersebut menjadi perhatian karena sebagian warga masih menempati permukiman di sempadan sungai yang tidak semestinya digunakan sebagai tempat tinggal.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, penandatanganan MoU merupakan tindak lanjut dari survei awal yang telah dilakukan oleh Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia dan Komida.
“Ini adalah kali kedua pertemuan kami. Pertemuan pertama dilakukan untuk survei, dan sekarang menjadi tindak lanjut setelah survei tersebut,” kata Ratu Zakiyah kepada wartawan.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dengan kedua lembaga diharapkan mampu mempercepat pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Serang.
Berdasarkan informasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), masih terdapat sekitar 160 kawasan kumuh yang perlu ditangani.
“Harapannya, kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Serang terus berkurang. Saya mendapat informasi dari Pak Kadis Perkim, masih ada sekitar 160 kawasan kumuh. Salah satunya Domas. Kami ingin kawasan-kawasan tersebut tidak lagi menjadi kawasan kumuh,” ujarnya.
Ratu Zakiyah menjelaskan, tahapan asesmen atau penilaian kebutuhan masyarakat akan dilaksanakan pada tahun ini. Setelah proses tersebut, pemerintah bersama mitra akan menentukan langkah lanjutan dalam pelaksanaan program penataan.
Ia menegaskan, penataan permukiman tidak sekadar memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga harus menciptakan kawasan yang sehat, aman, dan layak huni sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pemkab Serang juga membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten serta kementerian yang membidangi perumahan untuk mendukung penanganan kawasan kumuh secara berkelanjutan.
Dalam pelaksanaan penataan kawasan kumuh di Desa Domas, pemerintah akan menyiapkan lokasi relokasi bagi warga yang saat ini tinggal di sempadan sungai.
Ratu Zakiyah menyebut, penataan tersebut sekaligus menjadi upaya mengembalikan fungsi sempadan sungai sebagaimana mestinya. Karena itu, koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3) turut dilakukan.
“Terutama yang ada di Domas, mereka tinggal di sempadan sungai yang seharusnya tidak boleh ditempati. Kami juga ingin mengembalikan fungsi sempadan sungai sesuai dengan peruntukannya,” kata Ratu Zakiyah.
Ia berharap proses relokasi dan penataan dapat berjalan melalui kolaborasi berbagai pihak dengan tetap memperhatikan keberlanjutan kehidupan warga terdampak.
Ketua Pengurus Koperasi Mitra Dhuafa (Komida), Sugeng Triyono, menjelaskan bahwa lembaganya akan mengambil peran dalam pembiayaan pengadaan tanah bagi masyarakat penerima manfaat.
Melalui skema tersebut, warga yang memenuhi kriteria nantinya akan menjadi anggota Komida dan memperoleh dukungan pembiayaan untuk mendapatkan tanah yang layak.
Adapun pembangunan rumah direncanakan melibatkan Komida bersama pemerintah dan mitra terkait sesuai pembagian peran yang disepakati.
“Selama ini kami memberikan pembiayaan untuk modal usaha. Kali ini, kami bisa masuk ke kebutuhan yang lebih besar, yakni pengadaan tanah bagi masyarakat kurang mampu,” ujar Sugeng.
Ia mengatakan, skema pembayaran akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing penerima manfaat. Komida masih perlu melakukan asesmen untuk menentukan besaran cicilan dan jangka waktu pembiayaan.
Berdasarkan pengalaman program sebelumnya, masa cicilan dapat berlangsung selama tiga hingga lima tahun. Namun, keputusan akhir akan ditentukan setelah proses penilaian kebutuhan dan kemampuan membayar selesai dilakukan.
“Skema cicilannya tidak memberatkan masyarakat, tetapi dari sisi Komida juga harus bisa mengatur arus kas. Kita perlu asesmen untuk mengetahui kemampuan rata-rata penerima manfaat. Selain itu, ada subsidi dari pemerintah yang nantinya akan diperhitungkan,” jelasnya.
Perwakilan Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia, Handoko Ngadiman, mengapresiasi langkah Pemkab Serang yang mengembangkan kolaborasi dalam penanganan kawasan kumuh.
Menurutnya, salah satu tantangan dalam program penataan permukiman adalah memastikan warga yang direlokasi tetap memiliki akses terhadap sumber penghidupan.
Relokasi yang terlalu jauh dari pusat aktivitas ekonomi dikhawatirkan menyulitkan masyarakat mempertahankan kesejahteraan mereka.
“Kami melihat ini sebagai contoh yang sangat baik. Setelah warga direlokasi, bagaimana mereka bisa mempertahankan asetnya dan bagaimana pemberdayaan ekonomi dapat membuat kesejahteraan mereka lebih baik, termasuk dari sisi kesehatan, pendidikan anak-anak, dan ekonomi berbasis rumah,” kata Handoko.
Ia menjelaskan, dalam skema kerja sama tersebut, pengadaan tanah bagi warga dilakukan melalui pembiayaan yang dicicil masyarakat, dengan dukungan subsidi pemerintah.
Sementara itu, pembangunan rumah direncanakan mendapat dukungan hibah dari Habitat Kemanusiaan Indonesia bersama mitra-mitranya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
“Untuk tanah, mereka akan mencicil dan ada subsidi dari pemerintah. Yang kedua, rumah merupakan hibah dari Habitat Kemanusiaan Indonesia bersama mitra-mitra kami melalui program CSR,” ujarnya.
Handoko berharap kolaborasi antara Pemkab Serang, Komida, dan Habitat Kemanusiaan Indonesia dapat menjadi model penanganan kawasan kumuh yang dapat diterapkan di wilayah lain.
Ia menilai, pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki aset dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
“Kami berharap pengalaman bersama pemerintah kabupaten dan Komida ini dapat menjadi model, katalis, serta contoh yang bisa dibawa ke tingkat nasional maupun internasional,” tuturnya. ***