TANGERANG — Gebyar Festival Kuliner Kecamatan Cikupa resmi berakhir, Minggu (20/9/2026), setelah berlangsung selama lima hari sejak 16 September.
Namun, di balik semarak stan kuliner dan aktivitas jual beli, pemerintah daerah membawa pesan yang lebih besar: pelaku usaha mikro tidak cukup hanya mampu berjualan, tetapi juga harus didorong memiliki legalitas dan jaminan produk.
Sertifikat halal yang diserahkan secara simbolis dalam penutupan menjadi salah satu penanda arah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Tangerang ingin produk usaha mikro tidak hanya dikenal masyarakat, tetapi juga memiliki legalitas yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.
Staf Ahli Bupati Tangerang Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Yudiana, mengatakan Gebyar Festival Kuliner merupakan bagian dari pelaksanaan program unggulan PROSPEK (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan).
“Gebyar Festival Kuliner itu merupakan salah satu bentuk nyata dari program unggulannya Pak Bupati, PROSPEK (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan),” ujar Yudiana.
Menurutnya, kegiatan serupa telah digelar di sejumlah kecamatan sebagai ruang bagi pelaku usaha mikro untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk mereka secara langsung kepada masyarakat.
Namun, Yudiana menilai penguatan UMKM tidak boleh berhenti pada kegiatan promosi.
Masyarakat juga perlu didorong untuk menggunakan produk lokal, sementara pelaku usaha harus terus meningkatkan kualitas dan kelengkapan legalitas produknya.
“Kita harus dorong terus warga masyarakat, jangan istilahnya ragu untuk membeli produk unggulannya Pemerintah Kabupaten Tangerang. Karena ternyata rasanya juga enak, kemudian juga kualitasnya tidak kalah, dan apalagi sekarang sudah ada jaminan halal,” katanya.
Menurut Yudiana, jaminan halal menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan pelaku usaha mikro.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani.
Ia melihat penguatan UMKM menjadi semakin penting di tengah kondisi ekonomi yang menurutnya masih menghadapi tantangan.
“Ini sangat positif, bahwa di tengah kondisi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja, bagaimana Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa hadir secara nyata. Menyentuh langsung kepada para pelaku usaha mikro dan kecil, membangkitkan semangat, membangun sebuah ruang yang sangat luas kepada pelaku UMKM untuk bisa bangkit,” ungkap Deden.
Deden mendorong agar kegiatan serupa tidak berhenti di tingkat kecamatan, tetapi diperluas hingga desa-desa. Dengan demikian, ruang promosi sekaligus pendampingan usaha dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro.
Ia juga menilai produk UMKM di Kabupaten Tangerang memiliki potensi untuk berkembang apabila dibarengi dengan peningkatan kualitas serta kelengkapan legalitas.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Anna Ratna Maemunah, menegaskan bahwa festival tersebut bukan semata-mata kegiatan kuliner.
“Kegiatan ini selain bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro yang ada di masing-masing kecamatan, juga untuk bersilaturahmi antara seluruh warga. Pemerintah kecamatan hadir untuk masyarakat, dan kami dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang hadir untuk berkolaborasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.
Yang menarik, Diskum Kabupaten Tangerang juga menyediakan fasilitator dan pendamping bagi pelaku usaha yang belum memiliki legalitas.
Pendampingan tersebut mencakup pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal hingga sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
“Kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyiapkan fasilitator dan pendamping untuk membantu seluruh pengusaha mikro yang ada di Kecamatan Cikupa, khususnya yang belum memiliki legalitas usaha,” jelas Anna.
Dengan demikian, Gebyar Festival Kuliner Cikupa tidak hanya meninggalkan aktivitas transaksi selama lima hari. Pemerintah daerah juga mencoba mendorong pelaku UMKM bergerak dari sekadar “bisa jualan” menjadi usaha yang memiliki legalitas, jaminan produk, dan peluang pasar yang lebih luas.***