CILEGON — Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA) Kota Cilegon menilai kondisi jalan rusak di wilayah Karang Bolong, Kecamatan Ciwandan, yang dibiarkan selama lebih dari 15 tahun, sebagai bukti nyata lemahnya kepekaan dan keberpihakan pemerintah terhadap fasilitas publik.
Ketua HPA Kota Cilegon, Ruslani, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah teknis atau keterbatasan anggaran.
“Jika jalan rusak dibiarkan belasan tahun, itu bukan kelalaian biasa, tapi bentuk pembiaran terhadap hak dasar warga,” tegasnya, Selasa, (3/2/2026).
Ia menyatakan bahwa aksi simbolik warga, termasuk ancaman golput pada Pemilu 2029, harus dibaca sebagai peringatan keras, bukan sekadar aksi sensasional.
“Pemerintah jangan sibuk menyalahkan reaksi warga, sementara akar masalahnya —jalan rusak— tidak pernah diselesaikan,” ujarnya.
Menurutnya, kepercayaan publik tidak runtuh dalam satu hari, tetapi hancur perlahan karena janji pembangunan yang tak kunjung terwujud.
“Kalau pemerintah terus abai terhadap fasilitas publik, maka jangan heran bila rakyat merasa ditinggalkan dan kehilangan kepercayaan,” lanjut Ruslani.
HPA Kota Cilegon mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar wacana: menetapkan perbaikan jalan sebagai prioritas utama, membuka data perencanaan dan anggaran secara transparan, serta memastikan eksekusi pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“HPA tidak mengajak masyarakat bersikap apatis terhadap demokrasi, tetapi kami mengingatkan: demokrasi akan kehilangan makna jika hak dasar rakyat diabaikan,” pungkasnya.***
