Beredar Rumor “Jual Beli Jabatan” Usai Pelantikan Pejabat Baru di Pemkot Cilegon
CILEGON – Elemen mahasiswa kembali menyoroti adanya kejanggalan dalam prosesi keputusan Walikota dan Wakil Walikota dalam Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JBT) Pratama di akhir tahun 2019 ini yang baru saja dilantik di Aula III Gedung Kominfo, Senin (30/12/2019) pagi.
Sebelumnya diketahui, Pemkot Cilegon menggelar lelang jabatan terbuka perdananya untuk 5 OPD, yakni Dinas Pendidikan (Dinsik), Dinas Perhuhungan (Dishub), Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
Namun ada beberapa OPD yang diputuskan oleh Walikota Cilegon, untuk menjabat sebagai kepala dinas, bukanlah yang mendapatkan nilai tertinggi dari hasil penilaian Panitia Seleksi (Pansel). Seperti Kepala Dishub, DPMTSP dan DPUTR, yang dilantik justru peringkat ketiga, bukanlah peringkat tertinggi atau terbaik dari Pansel.
“Kalau yang terbaik berdasarkan penilaian Pansel tidak menjadi pertimbangan oleh Walikota untuk menjabat ini jelas janggal. Kalau begitu buat apa ada Lelang Jabatan Terbuka, buat apa ada Pansel segala yang jelas memakan biaya APBD,” ungkap Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Cilegon, Rikyl Amri kepada wartawan.
HMI mendesak agar Walikota Cilegon memberikan penjelasan soal pengangkatan pejabat yang tidak berdasarkan nilai tertinggi hasil Seleksi Pansel.
Advert
“Lalu apa dasar Walikota Cilegon memutuskan pilihan pada sosok yang berada di peringkat terbawah menjadi Kadis. Ada apa ini, karena ini lelang terbuka. Maka, Walikota wajib menjelaskan ini ke publik,” tambahnya.
Sorotan juga diungkapkan Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Rizky yang juga menilai terdapat kejanggalan dalam hasil keputusan Walikota Cilegon dalam lelang jabatan terbuka. Dan rencananya besok akan menggelar aksi.
“Saya menyoroti rotasi jabatan di lingkungan Pemkot Cilegon. Selasa juga IMC mau aksi,” tegasnya.
Rumor akan adanya faktor transaksional dalam lelang jabatan terbuka juga marak di Medsos, seperti di grup WA Menatap Masa Depan Cilegon, salah satu warga, Nazarudin menyebutkan komentar di link berita Fakta Banten.
“Kalah Setoran,” tulisnya.
Kemudian dijawab oleh aktivis, Ali Fahmi.
“Ganti nama…ateng,” ujarnya.
Namun saat ditanyakan setoran apa yang dimaksud dan berapa nilainya, Nazarudin justru menyuruh menanyakan ke pejabat terkait. (*/Ilung)
