Ada Politisasi CFD Cilegon, Disperindag Akui Akan Evaluasi

Hut bhayangkara

CILEGON – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon angkat bicara terkait adanya politisasi kegiatan Car Free Day (CFD) oleh salah satu penyelenggara.

Di tengah pandemi ini kegiatan CFD di Cilegon diakui Disperindag sudah dua kali tutup.

“Saat itu pada masa zona merah, dan terakhir para pedagang atau pelaku UMKM melalui Paguyuban memohon kepada Pemerintah Kota Cilegon untuk diaktifkan kembali, setelah Kota Cilegon menjadi zona oranye,” kata Kepala Disperindag Cilegon Abadiah, Senin (2/11/2020).

Berdasarkan hasil kajian beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Disperindag dan Gugus Tugas Covid-19 Kota Cilegon, maka diterbitkannya Perwal Kota Cilegon Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Maka salah satu kegiatan masyarakat dalam menumbuhkan ekonomi UMKM khususnya di CFD dapat melakukan kegiatannya. Tentu dengan pelaksanaan Protokol Kesehatan di Area Publik,” jelasnya.

“Hal ini pun selalu mendapat pengawasan dari Disperindag, Dishub, BPBD, pihak keamanan dan lainnya. Serta kita bersyukur dalam dua pekan ini berjalan dengan baik, kendati demikian ada hal-hal kekurangan. Itu terus kita evaluasi,” jelasnya.

Loading...

Baca juga: Pedagang CFD Cilegon Dipaksa Pilih Ati-Sokhidin, HPA Buka Posko Pengaduan

Sementara terkait adanya dugaan paksaan dukung-mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam menjelang Pilkada di Kota Cilegon, Disperindag mengaku tidak mengarahkan demikian.

Disperindag menyatakan fokus pada bagaimana memfasilitasi usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM dapat berkegiatan.

“Sehingga dapat memberikan penghidupan untuk ekonomi keluarganya,” imbuh Abadiah.

Disperindag berkilah bahwa hal pengaturan pedagang merupakan tanggung jawab Paguyuban.

Ia juga menjelaskan tugas pokok Disperindag adalah bagaimana menciptakan keselarasan antara penanggulangan memutus mata rantai Covid-19 dengan upaya meningkatkan perekonomian.

“Itu ibarat ‘dua rel kereta api’ harus seimbang dan selaras. Kalau pemerintah pusat menyebutnya gas dan rem,” pungkasnya. (*/A. Laksono)

Ks rc
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien