Open Bidding Pejabat Eselon II, RT RW Minta Tim Seleksi Pertimbangkan Pribumi Cilegon

Hut bhayangkara

CILEGON – Forum Komunikasi RT RW se Kota Cilegon (FOKER-C) telah mencermati perkembangan terkait open bidding Pemerintah Daerah Kota Cilegon, terutama yang berkaitan dengan pejabat eselon dua.

Disampaikan oleh Wakil Ketua Foker-C, masyarakat katanya telah lama menunggu hasil open bidding ini, dan FOKER-C menyatakan keprihatinannya terhadap keterlambatan pengumuman hasil open bidding tersebut.

Rahmatullah Ramidin, selaku Wakil Ketua FOKER-C, menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Daerah Kota Cilegon, khususnya kepada tim seleksi yang terlibat dalam open bidding, untuk segera mengumumkan tiga besar yang terkait dengan open bidding ini.

Ia menegaskan bahwa ini adalah masalah yang sangat penting, karena berkaitan langsung dengan kinerja Pemda Kota Cilegon.

Namun, dalam konteks pejabat eselon dua, Rahmatullah juga menyampaikan keprihatinannya terkait dengan banyaknya pejabat di Cilegon yang berasal dari luar daerah.

Ia menggarisbawahi pentingnya memiliki pejabat yang memiliki akar dan keterikatan kuat dengan masyarakat Cilegon, khususnya yang profesional dan sesuai dengan kinerja yang diharapkan.

“Bukan kami tidak suka, alangkah baiknya pejabat Cilegon diisi oleh warga masyarakat Cilegon juga, khususnya adalah pribumi Kota Cilegon tentunya yang profesional dan tentunya juga sesuai dengan kinerja yang sudah dilakukan oleh pejabat-pejabat sebelumnya,” kata Rahmatullah, diwawancarai pada Jumat (22/9/2023).

Loading...

Salah satu contoh yang diangkat adalah situasi di Dinas Tenaga Kerja, di mana perusahaan seringkali merekrut tenaga kerja dari luar daerah dengan alasan memiliki KTP Kota Cilegon.

Rahmatullah menegaskan, bahwa hal tersebut mengakibatkan pengangguran di kalangan penduduk lokal dan mengganggu stabilitas dunia usaha serta merugikan masyarakat setempat.

“Karena persoalan-persoalan terkait tenaga kerja, setiap tahun saja terkait dengan masalah UMK, buruh-buruh itu melalukan aksi, itu kan merugikan dunia usaha, Pemerintah Daerah Kota Cilegon, dunia industri dan masyarakat merasa terganggu kalau banyak aksi seperti itu,” tuturnya.

Mewakil FOKER-C, Rahmatullah mengharapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja yang mampu berkomunikasi dengan baik, dengan industri maupun dengan masyarakat Cilegon.

Mereka percaya bahwa kepala dinas yang mampu menjalin hubungan baik dengan semua pihak akan mampu mengatasi permasalahan terkait tenaga kerja dan mengurangi potensi aksi mogok yang sering terjadi.

DPRD Pandeglang

Rahmatullah juga menyebutkan salah satu kandidat yang dianggap cocok menjadi kepala Dinas Tenaga Kerja.

“Kami mengamati ada salah satu figur yang cocok menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja, beliau ini pernah menjadi Camat di Kota Cilegon, dan pernah menjadi Kabag di Kominfo Kota Cilegon. Kami dari Forum RT RW Kota Cilegon, mendorong Bapak Idad untuk betul-betul diprioritaskan, selain memang beliau warga pribumi Kota Cilegon, beliau sudah berpengalaman dan beliau mampu berkomunikasi dengan semua pihak. Kami FOKER-C mendukung agar Bapak Idad dipertimbangkan oleh tim seleksi sebagai kepala Dinas Tenaga Kerja, dengan harapan ini dapat membawa berkah bagi Pemerintah Daerah Kota Cilegon dan masyarakatnya,” tegasnya.

Keterlibatan masyarakat, khususnya melalui forum seperti FOKER-C, dalam memantau proses open bidding dan memperjuangkan kepemimpinan yang tepat di berbagai instansi pemerintah, adalah bagian penting dari sistem demokrasi yang transparan dan akuntabel. (*/Hery)

Ks rc
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien