Ada OPD yang Ogah Jalankan Program 100 Hari Robinsar – Fajar, Ini Kata Wakil Walikota Cilegon
CILEGON – Wakil Walikota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menanggapi kabar bahwa ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kepala dinas yang enggan menjalankan program 100 hari kerja Robinsar – Fajar.
Saat ditanya apakah benar ada pejabat yang tidak mau merealisasikan janji kampanye, Fajar tampak balik bertanya.
“Memang ada? Ada aja?” katanya, kepada wartawan pada Senin (24/2/2025).
Wartawan kemudian menyebut bahwa hal tersebut bisa terjadi karena perbedaan pilihan politik di Pilkada lalu.
Menanggapi itu, Fajar menegaskan bahwa perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi.
Namun, menurutnya, kini saatnya semua pihak untuk bersatu dan bekerja bersama.
“Gini, kalau berbeda pilihan hal yang biasa, kita negara demokrasi. Tapi ya sudah lah, kesampingkan perbedaan pilihan, kita udah lewat, biarlah berlalu. Kita bareng-bareng,” ujar F. H. Prabowo.
Ia menambahkan bahwa dirinya tidak pernah membeda-bedakan pihak yang mendukung atau tidak mendukungnya saat Pilkada.
“Kalau saya, mau orang suka sama saya atau tidak suka, mereka sahabat saya. Kan saya nggak bisa milih, ‘Kang, ayo milih gua, kita bareng-bareng, yang nggak milih maaf ya sana ya.’ Nggak gitu ya. Kita bareng-bareng, sama-sama. Kalau gitu nantinya jadi divide et impera, itu perpecahan, nggak bagus,” jelasnya.
Fajar juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam pemerintahan dan menyebut konsep pentahelix sebagai strategi untuk melibatkan semua pihak dalam pembangunan Cilegon.
“Jadi kita pastiin ke depannya kita kolaborasi bareng-bareng. Di debat kemarin Pilkada pun saya sampaikan, pentahelix, kita kolaborasi dengan seluruh lini. Kalau mereka nggak mau jalanin, ya nggak apa-apa, silakan. Tolong kerja yang baik, berikan pelayanan masyarakat yang baik. Kita itu abdi masyarakat,” tegasnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa tugas pemerintahan tidak hanya soal menjalankan program 100 hari Robinsar – Fajar, tetapi juga menyangkut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Ingat, bukan cuma program 100 hari kita doang, tapi ada juga RPJMN, RPJMD yang harus dilakukan. Jadi nggak melulu terpacu sama ini (program 100 hari). Nggak apa-apa, kali aja mereka yang ogah ngerjain ini, dia fokusnya sama RPJMN, RPJMD,” tambahnya.
Ketika ditanya apakah nantinya ada evaluasi bagi pejabat yang enggan menjalankan program, Fajar memberikan jawaban yang cukup santai.
“Ajudan gue aja gue psikotes,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab masing-masing dan tidak ingin membuat situasi menjadi gaduh.
“Jangan kita bicarain, mereka punya tanggung jawabnya masing-masing. Kita fokus, jangan kita membuat gaduh apa yang sudah berlangsung. Udah pada capek semuanya, kita mau kerja,” pungkasnya. (*/Hery)
