CILEGON – Pernyataan Walikota Cilegon Edi Ariadi, Senin (30/3/2020), dalam rapat koordinasi terbatas gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 yang berharap tidak sampai terjadi lockdown atau karantina wilayah di Kota Cilegon, ternyata juga mendapat dukungan dari elemen masyarakat.
Seperti yang diungkapkan Pemerhati Sosial Kota Cilegon, Juli Tresno Aji, yang mengatakan bahwa kebijakan lockdown merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
“Sudah ada payung hukum berkaitan dengan lockdown itu kewenangan pemerintah pusat. Pemeritah daerah tidak boleh mengambil langkah atau keputusan sendiri mengenai lockdown atau karantina wilayah,” ujar JuIi kepada Fakta Banten, Senin (30/3/2020) malam.
Juli juga menjelaskan soal pilihan status lockdown yang apabila diambil atau dilakukan di Kota Cilegon bisa berdampak pada gejolak sosial, mengingat banyaknya masyarakat Kota Cilegon yang berpenghasilan harian. Maka terlebih dulu perlu adanya perhitungan, pertimbangan dan persiapan yang matang.
“Jika lockdown dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang, asal lockdown saja, ini sangat berdampak tinggi dan saya meyakini akan terjadi gejolak sosial/situasi tidak kondusif. Terutama kalangan menengah ke bawah yang penghasilan mereka pas-pasan,” jelasnya.
Selain itu, Juli yang juga aktivis Lembaga Bantuan Hukum ini menghimbau kepada masyarakat Cilegon agar tetap waspada dan tidak panik yang berlebihan dalam menghadapi wabah Covid-19 ini.
“Berkaitan dengan wabah corona masyarakat tidak perlu panik dan khawatir. Antisipasi dan kewaspadaan terhadap virus corona boleh saja, asalkan tidak boleh berlebihan. Kita rakyat punya pemerintah pusat, saya sangat yakin dan memastikan bahwa mereka para pejabat tinggi di atas mulai dari Presiden, Kapolri, Panglima TNI dan pejabat tinggi lainnya di pusat pasti memikirkan tentang keselamatan rakyatnya,” tuturnya.
“Kita berhusnudzon saja dan berdoa agar virus corona ini sebelum memasuki bulan Ramadhan sudah hilang. Agar bumi pertiwi dapat tersenyum kembali,” tandasnya. (*/Ilung)
