Apresiasi Kunjungan Pangdam, Haji Mumu: Kondusifitas Pilkada Cilegon Tergantung Penyelenggaranya
CILEGON – Sehari menjelang masa tenang Pilkada, Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam III Siliwangi Mayor Jenderal TNI Nugroho Budi Wiryanto melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Walikota Cilegon dalam rangka silaturahim dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020, di Aula Setda II Pemkot Cilegon, Sabtu (5/12/2020) kemarin.
Dalam kunjungan kerja bersama Kapolda Banten, Pangdam III Siliwangi mendoakan agar pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan Banten berjalan lancar.
“Mari ikuti Pilkada serentak dengan baik. Semua saya imbau datang ke TPS untuk memberikan hak suara. Saya doakan semua berjalan lancar,” katanya.
Ia pun berharap Pilkada berlangsung tanpa adanya gesekan antar calon. Sebab semua yang mencalonkan diri pada Pilkada itu, merupakan putra putri terbaik bangsa.
Sementara itu, Calon Walikota dari jalur perseorangan H. Ali Mujahidin mengapresiasi kunjungan Pangdam III Siliwangi dan Kapolda Banten ke Cilegon.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan khusus Pangdam III Siliwangi dan Kapolda Banten dan BIN ke Cilegon dalam rangka peran TNI-Polri untuk pertahanan dan keamanan negara di daerah sehubungan dengan Pilkada Kota Cilegon tahun 2020,” ujar Haji Mumu.
Untuk itu Paslon MULIA ini siap untuk menekan tensi pendukung dan masyarakat agar mengawal sukses Pilkada 2020 berjalan dengan tertib dan lancar tanpa ekses. Untuk itu Ia meminta bantuan kepada TNI Polri dan BIN untuk juga mengantisipasi potensi penyelenggara yang tidak netral. Karena penyelenggara yang tidak netral juga merupakan salah satu pemicu potensi konflik pada Pilkada Kota Cilegon 2020.
“Penyelenggara itu Bawaslu, Dari tingkat Kota sampai PPL di kelurahan. Dan KPU, itu dari mulai tingkat Kota sampai PPK, PPS dan KPPS ditingkat TPS.
“Contohnya Banyak masalah pelanggaran yang sudah sampai ke Bawaslu, tapi sampai sekarang tidak ada progres yang jelas dan tidak ada penjelasan dalam prosesnya. Sehingga dengan demikian bisa jadi membuat Paslon dan Tim pendukungnya jengkel, satu sisi harus ikut aturan tapi sisi lain aturan hukum tidak ditegakan,” bebernya.
Banyak catatan penyelenggara yang jadi potensi konflik, pertama soal keterlibatan ASN, kapitalisasi dana APBD untuk pemenangan, bagi sembako yang jelas terdokumentasi, soal test kesehatan yang tampak tidak ada ujungnya, oknum anggota PPK dan PPS yang sudah disetting dan baru ditindak setelah ketahuan, dan banyak lagi yang persoalan yang membuat Paslon dan pendukung diluar Petahana mulai jengkel.
“Jadi kami memohon BIN, TNI dan Polri untuk melakukan investigasi beberapa potensi konflik yang bisa timbul dari penyelenggara KPU dan Bawaslu agar jangan sampai Cilegon terjadi konflik seperti 2010 yang lalu,” ungkapnya.
“Sekedar saran dan masukan semoga berkenan, khusus di Cilegon belajar dari Pilkada Pilkada sebelumnya, netralitas penyelenggara adalah potensi utama konflik Pilkada dan semoga Pilkada 2020 ini tidak terulang kembali,” harap Haji Mumu. (*/Red/Rizal)
