CILEGON – Ketua Komisi II DPRD Cilegon Faturohmi meminta Dinas Sosial sebagai penyalur Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) serius mengawasi penyalurannya karena disinyalir mengunakan data yang telah usang.
“Penyaluran BLT yang sudah sedang dan akan berlangsung masih tumpang tindih dan cenderung data yang digunakan sudah usang karena banyak temuan,” ujar Faturohmi, Senin, (26/9/2022).
Oleh sebab itu dia meminta Dinas Sosial segera memperbaiki data tersebut, sehingga dapat dipastikan siapa saja yang berhak menerima dan siapa yang tidak.
Bahkan kalau perlu, rumah tangga sasaran atau kelompok penerima manfaat agar diberikan tanda di bagian rumahnya sebagai penerima.
Meski diakuinya, pernah mewacanakan hal serupa sebelumya dengan tujuan pemberian bantuan agar tepat sasaran.
Namun hingga saat ini cara tersebut belum juga digunakan. Tak ayal, tumpang tindih data penerima bantuan akan terus terulang.
“Kita minta ini tegas dilakukan, sebagai tetapi bagi yang tidak berhak tapi menerima. Kasihan warga yang mestinya menerima malah tidak menerima,” ujarnya.
Dia juga meminta, peran serta aparatur pemerintah Kecamatan, Kelurahan, RT/RW hingga kader secara bersama-sama melakukan dengan sistematis dan tidak hanya life service saja, agar tidak berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama.
“Saat kita tanya itu kemensos sumbernya dari mana, apakah dari Dinsos atau BPS, kelihatannya mereka (Dinsos -red) kebingunan?,” tuturnya.
Perlu diketahui, BLT BBM digelontorkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kemensos untuk masyarakat Cilegon sebanyak 19.721 KPM, dari Pemerintah Provinsi Banten sebanyak 3.902 dan direncanakan Rp10 miliar dari Pemerintah Kota Cilegon. (*/Wan)
