Banyak Warga Takut Laporkan Money Politik Karena Diintimidasi Secara Halus, Ini Kata JRDP Cilegon
CILEGON – Praktik politik uang di Pilkada masih menjadi masalah serius, terutama karena banyak warga yang takut melapor akibat adanya intimidasi halus.
Bentuk intimidasi ini sering kali tidak langsung, seperti tekanan sosial atau janji pekerjaan, yang membuat masyarakat ragu untuk berbicara.
Menanggapi hal ini, Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Kota Cilegon menyampaikan pendekatan dan strategi mereka untuk mengatasi tantangan tersebut.
“Deteksi intimidasi halus dapat dilakukan dengan menganalisis pola laporan masyarakat dan mencermati isu yang berkembang melalui survei atau pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk media sosial. Kami juga mendorong kolaborasi dengan lembaga pemantauan independen untuk mengidentifikasi potensi tekanan sosial,” ungkap Argy Ferdian, Koordinator JRDP Kota Cilegon, saat diwawancarai Fakta Banten, pada Senin (18/11/2024).
Lebih lanjut kata Argy, JRDP Cilegon juga berupaya membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang melalui edukasi berbasis informasi yang ramah dan tidak menghakimi.
“Kami memastikan masyarakat memahami dampak negatif politik uang melalui edukasi berbasis informasi yang ramah dan tidak menghakimi. Materi edukasi disesuaikan dengan konteks lokal, menggunakan media seperti selebaran, video pendek, dan siaran radio komunitas yang mudah diakses. Kami juga menyediakan panduan anonim untuk pelaporan agar mereka merasa aman,” tambahnya.
Dijelaskan oleh Argy, langkah ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memahami risiko politik uang tetapi juga memiliki keberanian untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut.
Panduan pelaporan anonim menjadi salah satu solusi utama yang disiapkan JRDP Cilegon untuk melindungi identitas pelapor.
Selain itu, JRDP juga akan aktif mengamati isu yang berkembang di masyarakat, baik melalui survei langsung maupun pantauan media sosial.
Dengan pendekatan berbasis data, Argy dan teman-teman pengurus di JRDP berharap dapat mengidentifikasi potensi intimidasi sejak dini dan mengambil langkah mitigasi yang tepat.
“Kolaborasi dengan lembaga pemantauan independen juga sangat penting. Karena itu akan membantu memastikan bahwa setiap bentuk tekanan sosial yang dapat memengaruhi proses demokrasi terdeteksi lebih awal,” tegas Argy. (*/Hery)