Dapatkan notifikasi lansung ke perangkat Anda, Klik Aktifkan
CILEGON – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 kembali dimulai, Bawaslu Cilegon nilai ada potensi persoalan antara kedaulatan rakyat melalui partisipasi pemilih, dengan keselamatan rakyat. Atas hal tersebut diharapkan, seluruh stakeholder mensosialisasikan pentingnya penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi.
“Sosialisasi kedalam masyarakat, merupakan tanggung jawab penyelenggara, Pemda, dan peserta pemilu untuk meyakinkan peserta Pemilu. Bahwa untuk memilih pemimpin harus berlanjut namun sesuai protokol kesehatan,” papar Siswandi saat ditemui disalah satu hotel di kota Cilegon dalam pelaksanaan bimtek PPS, Jum’at (19/06/2020).
Selain itu, penyesuaian dengan protokol kesehatan begitu penting, terutama dalam tahapan yang memerlukan tatap muka. Termasuk di internal Bawaslu, ia mengaku hal tersebut sudah diterapkan di Bawaslu, termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
“Tentu harus jaga jarak, sebisa mungkin hindari bersentuhan. Dan secara umum KPU agar menghindari, atau membatasi kerumunan yang berpotensi akan terjadi,” jelasnya.
Siswandi memperkirakan akan ada Peraturan KPU (PKPU), yang mengatur sesuai protokol Covid-19. Mengingat saat ini tahapan terus berlanjut, maka penerapan standar protokol sesuai gugus tugas amat diperlukan.
“Yang akan jadi persoalan adalah partisipasi masyarakat yang begitu berarti, lalu bagaimana di tengah pandemi ? Yang diutamakan adalah keselamatan. Karena keselamatan warga adalah yang tertinggi,” katanya.
Ketua Bawaslu berharap, antara keselamatan, dan kedaulatan rakyat harus bisa seimbang. Dengan memikirkan hal tersebut, ia berharap ada jaminan untuk keselamatan rakyat. (*/A.Laksono)
