CILEGON – Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cilegon optimis Pilkada bisa digelar pada 9 Desember nanti, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon mulai melakukan persiapan lanjutan penyelenggaraan tahapan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang dimulai pada pertengahan Juni.
Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Siswandi mengatakan lanjutan penyelenggaraan tersebut berdasarkan kesepakatan dari Pemerintah, DPR RI dan KPU RI jika dimulai pada pertengahan Juni dan pemilihan pada 9 Desember, sehingga saat ini pihaknya sudah mulai membahas dan merancang berbagai persiapan, baik tahapan dan anggaran. Sebab, nantinya akan ada penyesuaian dengan adanya penyesuaian dengan protokol kesehatan Covid-19.
“Jika sudah keputusan maka sebagai pelaksana bersiap, mempersiapkan segala sesuatunya, serta menunggu arahan instruksi dari bawaslu pusat. Berdasarakan hasil kesepakatan dalam melaksanakan tahapan harus protokol covid dan harus berkoordinasi dengan gugus tugas,” katanya kepada wartawan, Senin (8/6/2020).
Terkait anggaran, pihaknya sedang melakukan penyesuaian atau merekap ulang skema anggaran sementara sembari menunggu item anggaran mana saja yang masih bisa dilaksanakan dan yang tidak dilaksanakan, sehingga nantinya anggaran yang tidak bisa dilaksanakan akan dialihkan ke anggaran untuk perlengkapan alat pelindung diri atau Covid-19.
“Anggaran penyesuaian, nanti ada penyesuaian anggaran dan belum masih merekap apa saja yang sesuai. Sudah mulai menyusun rekapnya dan nanti apa saja untuk pengawasan yang dilakukan bawaslu terhadap pelaksanaan tahapan masih menunggu payung hukumnya,” jelasnya.
Siswandi belum mengetahui secara pasti apakah akan bertambah atau tetap anggaran yang sudah ada yaitu Rp.10 miliar rupiah. Sebab, bisa saja nanti anggaran tersebut saling menutup dan melakukan pengisian, dari segi sosialiasi dan bintek belum mengetahui seperti apa, apakah dalam bentuk di hotel bisa atau tidak, jika ada hal tersebut yang diminimalisir, maka bisa untuk anggaran APD.
“Nanti akan dilihat mana yang boleh dan tidak, sementara ini nanti kami rekap sambil menunggu aturannya dari pusat. Dari rasionalisasi anggaran ada efesiensi kegiatan sekitar Rp 1,4 Miliar. Namun adanya rencana penambahan TPS sebanyak 128 karena dari maksimal 800 perTPS akan dikurangi jadi 500. Setelah kita strukturisasi anggaran masih membutuhkan tambahan sekitar Rp 400 juta,” imbuhnya. (*/Ilung)
