CILEGON – Rekomendasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menjadikan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kota Cilegon sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga kini belum juga terealisasi.
Padahal, langkah itu dinilai penting untuk membantu pemerintah daerah mengefisienkan penggunaan anggaran sekaligus memastikan program pembangunan berjalan lebih tepat sasaran.
Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfo SP Kota Cilegon, Tubagus Sofat, mengungkapkan bahwa rekomendasi BRIN tersebut telah disampaikan sejak akhir tahun 2024. Namun, sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak terkait.
“Dari akhir tahun 2024, salah satu rekomendasi yang dikeluarkan oleh BRIN adalah menjadikan Kominfo sebagai tim TAPD,” ujar Sofat kepada Fakta Banten, Rabu, (5/11/2025).
Menurutnya, regulasi dan dokumen pendukung rekomendasi itu bahkan sudah masuk ke Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon.
Namun, hampir setahun berlalu tanpa adanya respon atau pembahasan lanjutan.
“Regulasi aturan sudah masuk di Sekda dan Bappeda, tapi belum ada respon,” jelasnya.
Sofat menegaskan, jika Diskominfo dilibatkan dalam TAPD, akan ada manfaat besar dari sisi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Kominfo memiliki kapasitas teknis untuk menilai dan memverifikasi kebutuhan digital setiap OPD sebelum penganggaran dilakukan.
“Minimal, dengan dijadikannya Kominfo sebagai TAPD, bisa membantu memverifikasi setiap kegiatan,” ujarnya.
Sofat mencontohkan, selama ini banyak OPD yang membuat aplikasi baru, padahal fungsi serupa sudah tersedia di Diskominfo.
Hal itu menyebabkan pemborosan anggaran dan duplikasi sistem.
“Ketika ada OPD yang mau membuat aplikasi, kami bisa bantu menilai apakah perlu bikin baru atau cukup pakai yang sudah ada,” tuturnya.
Selain aplikasi, penganggaran layanan internet di tiap OPD juga bisa dihemat jika seluruhnya terintegrasi dengan jaringan yang sudah disediakan Diskominfo.
“Kalau ada OPD yang menganggarkan belanja internet, sebenarnya bisa pakai jaringan yang sudah kami sediakan,” tambahnya.
Efisiensi lain juga bisa dilakukan dalam pengadaan perangkat teknologi seperti laptop atau komputer.
Menurutnya, banyak OPD membeli perangkat dengan spesifikasi tinggi padahal hanya digunakan untuk pekerjaan dasar.
“Jangan beli laptop hanya untuk mengetik dengan spek dan harga mahal,” ucapnya.
Dengan keterlibatan Kominfo di TAPD, kata Sofat, Pemkot Cilegon akan lebih mudah mengontrol agar setiap belanja teknologi disesuaikan dengan kebutuhan nyata.
“Kita bisa arahkan apa yang sesuai dengan kebutuhan dan harga yang pas, sehingga bisa menyelamatkan banyak anggaran,” pungkasnya.***
