CILEGON – Berkaitan dengan wacana PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan membentuk subholding sarana infrastruktur yang ditargetkan rampung pada akhir Mei 2021 nanti, pihak perusahaan membantah bila dikaitkan dengan lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon di Kelurahan Warnasari.
Dimana, lahan ini digadang-gadang akan dijadikan Pelabuhan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, dengan luas sekitar 45 hektare.
Senior Manager External Communication Krakatau Steel Vicky Muhammad mengakui bahwa PT KS berencana membentuk Subholding Sarana Infrastruktur, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja dari anak-anak perusahaan.
“Yang digunakan aset milik anak usaha,” katanya, Jum’at (23/04/2021).
Meski, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Cilegon pada Rabu (21/4/2021) lalu, mencuat kabar bahwa Walikota dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan khusus dengan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS).
Namun, Corporate Secretary PT. KBS bernama Ima menjelaskan bahwa rencana subholding sarana infrastruktur hanya melibatkan anak usaha, PT Krakatau Daya Listrik (PT KDL), PT Krakatau Tirta Industri (PT KTI), PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS), dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (PT KIEC).
“Subholding (sarana infrastruktur) akan melibatkan 4 anak usaha dengan mitra, dan belum ada korelasinya dengan Warnasari,” pungkasnya. (*/A.Laksono).
