BUMN di Banten Dituntut Tempatkan Putera Daerah dalam Struktur Direksi atau Komisaris

Gerindra Nizar

PCILEGON – Jelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Krakatau Steel, Tbk. pada akhir Maret ini, yang juga diikuti sejumlah BUMN lainnya, kini menguat aspirasi masyarakat yang tinggal berdekatan dengan plan pabrik BUMN di daerah, tentang porsi SDM lokal di jajaran pengurus perseroan.

Agenda perubahan jajaran direksi dan komisaris dalam setiap RUPS BUMN, menjadi salah satu yang jadi sorotan serius masyarakat daerah, termasuk juga di Kota Cilegon, Banten.

Elemen masyarakat di Banten mendesak agar tokoh daerah atau SDM lokal mendapatkan porsi yang jelas dalam struktur kepengurusan BUMN.

Fraksi serang

Diungkapkan aktivis lokal Kota Cilegon, M Ibrohim Aswadi, bahwa sudah seharusnya semua BUMN yang ada di Banten memberikan posisi komisaris independent untuk Putera daerah.

“Bukti keberpihakan pada kearifan lokal setiap BUMN harus jelas tolak ukurnya. Minimal harus dibuat aturan, bahwa setiap BUMN, anak perusahaan dan turunannya wajib menempatkan putera daerah sebagai komisaris independent,” tegas pria yang akrab disapa Bobi ini.

Bobi yang juga Komandan Garda Al-Khairiyah ini berpendapat, dukungan masyarakat daerah yang selama ini menjaga kondusifitas, menjadi faktor penting bagi berkembangnya bisnis BUMN.

“Krakatau Steel, atau Pertamina, PGN, Indonesia Power, Pelindo atau perusahaan swasta sekalipun, harus melihat sejarah dan menghargainya. Jika tanpa kerelaan masyarakat daerah yang menyerahkan tanahnya, mengorbankan budayanya, dan menjaga harmonisasi kehidupan di mana BUMN berdiri, tidak mungkin bisnis perusahaan mereka berkembang seperti sekarang ini. Makanya bagi kami, wajib putera daerah ditempatkan dalam struktur perusahaan, setidaknya di jajaran komisaris,” tegas Bobi.

Pria asal Ciwandan ini juga mengancam akan membuat gerakan rakyat dalam waktu dekat ini, untuk mendesak Presiden Jokowi dan Kementerian BUMN agar menyetujui usulan tokoh-tokoh daerah untuk bisa duduk di struktur BUMN kedepannya.

“Kalau tidak direspon serius, kami akan buat gerakan rakyat. Karena ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga harga diri masyarakat lokal,” tegasnya.

Fraksi

Hal senada diungkapkan Angga Wijaya, Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Banten.

Angga mendesak agar RUPS Krakatau Steel kali ini dan juga sejumlah anak perusahaan dan BUMN lainnya, memperhatikan aspirasi masyarakat daerah.

Angga menilai, kualitas SDM lokal tidak bisa dipandang sebelah mata dan sudah sangat siap menjalankan bisnis BUMN kedepan.

“Jangan pernah menganggap SDM lokal tidak mampu. Berikan kesempatan dan akan kami buktikan,” tegas Angga.

Mahasiswa Fakultas Teknik Untirta Cilegon ini juga menilai, rendahnya kinerja BUMN di Banten termasuk kasus kerugian yang dialami Krakatau Steel selama 5 tahun berturut-turut telah menyakiti hati masyarakat daerah.

“Kita lihat bagaimana porsi pejabat dan karyawan dari SDM lokal yang mengisi Krakatau Steel atau BUMN lain di Banten saat ini? Berapa banyak SDM lokal dibandingkan dari luar? Terbukti kan, yang berkuasa selama ini dari orang – orang luar daerah, dan hasilnya kemunduran Krakatau Steel. Padahal masyarakat daerah sudah mengorbankan kehidupannya untuk melihat kejayaan BUMN ini, tapi hasilnya sangat minim dan lambat untuk mendukung kemajuan daerah,” tegas Angga.

Diketahui, PT Krakatau Steel, Tbk. mengagendakan untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada Rabu pekan depan (29/3/2017) di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

Agenda RUPS ini telah diumumkan secara resmi melalui website resmi Kementerian BUMN www.bumn.go.id sejak tanggal 7 Maret 2017 lalu.

Dalam pengumuman sekaligus sebagai undangan kepada pemegang saham tersebut, menjelaskan bahwa ada tujuh agenda yang akan dibahas dalam RUPS Krakatau Steel kali ini. Diantaranya adalah pergantian susunan kepengurusan perseroan. (*)

Gerindra kuswandi