Dapatkan notifikasi lansung ke perangkat Anda, Klik Aktifkan
CILEGON – Komunitas Rakyat Jelata kembali menggelar diskusi publik di salah satu cafe di jalan Ciwedus bertema “Polemik Pergantian Sekwan Cilegon, Dewan Masuk Anginkah?”, Selasa (20/6/2023).
Tampak hadir pada kesempatan itu salah satu anggota DPRD, tokoh masyarakat dan tokoh muda dari berbagai latar belakang, perwakilan mahasiswa, LSM dan Ormas.
Sampai saat ini kegaduhan yang terjadi di parlemen belum berakhir dan menyisakan tanya bagi publik.
Bahkan perwakilan dari PMII menilai ada ketidak konsistenan dari sikap yang diambil sebagian anggota DPRD ihwal rotasi Sekwan.
“Yang terjadi itu pada akhirnya gaduh tidak produktif. Sehingga kami menilai Dewan masuk angin dalam hal ini,” ujar Omen disela diskusi.
Dia menilai, langkah yang dilakukan oleh sebagian anggota DPRD terkait rotasi Sekwan terlalu terburu-buru.
Semestinya, para anggota dewan itu menunggu kepulangan Ketua Dewan terlebih dahulu, kemudian baru melakukan pembahasan apakah yang sudah di lakukan oleh Pemerintah Kota dalam hal melakukan rotasi mutasi melanggar ketentuan atau tidak.
“Jangan sampai kegaduhan muncul lalu dibiarkan karena alasan menunggu kepulangan Ketua Dewan. Kami mengingatkan parlemen bekerja untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kelompoknya,” tegas Omen.
Karena itu semua mahasiswa dan elemen masyakarat perlu menguatkan kritisnya agar para pemangku kebijakan tidak semena-mena dalam menjalankan amanah dan tugas pokok fungsinya.
Sementara itu salah satu tokoh masyarakat Kota Cilegon Nawawi Sahim yang juga mantan anggota DPRD ini mengatakan, diskusi publik yang digelar Komunitas Rakyat Jelata ini dinilai dapat memberikan pencerahan kepada masyakarat, agar persoalan yang tidak harus berpolemik, tidak menjadi polemik.
“Kalau memang ini mau dibawa menukik ke arah persoalan maka konsisten seharusnya,” katanya.
Lebih lanjut kata Nawawi Sahim, perlu ada keselarasan antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tugas masing-masing.
Fungsi kontrol legislatif lah yang harus di ke depankan terhadap eksekutif sebagai pelaku atas pengambilan kebijakan-kebijakan, bukan politisasinya.
Terkait dengan diskusi publik yang diinisiasi komunitas rakyat jelata ini kata Nawawi harus terus dilakukan mengingat dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat.
“Tentu saya harap yang berkompeten juga bisa hadir, tidak di acara resmi saja. Kalau diskusi seperti ini masyarakat akan lebih mengena,” tutupnya.
Diskusi publik Rakyat Jelata inisiasi komunitas Rakjel dipandu oleh aktivis seperti Dwi Qorry dan Ahmad Yusron sehingga terjadi komunikasi dua arah dan memperluas pemahaman atas tema yang diusung. (*/Wan)