CILEGON – Dalam pandangan umum yang disampikan, saat membahas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 Kota Cilegon. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, apresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-tujuh kali berturut-turut, namun ia menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai ratusan milyar.
Ketua Fraksi PKS DPRD Cilegon Abdul Ghoffar mengatakan, dengan mencermati apa yang telah disampaikan oleh Walikota Cilegon Edi Ariadi terkait laporan yang telah diaudit oleh BPK, F-PKS telah menyampaikan tujuh point pandangan terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2019.
Baca juga: Bahas APBD 2019, F-PKS Cilegon Soroti Pengangguran dan Kemiskinan
“Fraksi PKS mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Cilegon, atas capaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ke 7 kali berturut-turut. Fraksi PKS berharap semoga memberikan semangat untuk mewujudkan Cilegon sejahtera, jujur, adil dan makmur. Namun terkait adanya beberapa temuan dari pemeriksaan BPK bagaimana tindaklanjutnya? Serta Langkah apa yang diambil Pemkot supaya temuan yang sama tidak terulang dikemudian hari?” Papar Ghoffar, Jum’at (3/07/2020).
Ghoffar juga menyampaikan, terkait realisasi PAD TA 2019 sebesar Rp 1.766.980.559.475, dari target Rp 1.881.449.605.475 atau 93,92 persen. Fraksi PKS melihat ada ketidakmaksimalan dalam mencapai target PAD sebesar 93,92%, belum menggambarkan hasil capaian program OPD dalam berkreasi mengoptimalkan potensi daerah.
“Maka perlu kreatifitas program terpadu antar OPD, dengan tujuan percepatan optimalisasi potensi dalam rangka meningkatkan PAD secara signifikan. Fraksi PKS mengusulkan harus dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif, sehingga target pendapatan benar-benar diangka yang moderat,” Paparnya, saat menyampaikan pandangan umum Fraksi.
Sementara terkait belanja daerah, F-PKS meminta penjelasan penyerapan yang hanya mencapai 88,32 persen, khususnya penyerapan Belanja Bantuan Sosial yang hanya mecapai 43,17 persen. F-PKS mengusulkan, agar kedepan belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas, dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.
“Untuk itu Fraksi PKS memberikan catatan, agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan harus didahulukan. Dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon,” Jelasnya.
PKS juga menyoroti adanya Selisih Pengunaan Anggaran (Silpa) Tahun 2019 sebesar sebesar Rp. 136.574.563.175, yang dinilai masih terlalu besar, hal ini ditinjau berdasarkan aspek perencaan, dimana masih banyak kegiatan yang tertunda, bahkan tidak dapat dilaksanakan. Bagi F-PKS berarti target yang sudah ditetapkan, tidak terealisasi.
“Seharusnya perencanaan program kegiatan sudah melalui kajian yang menyeluruh, sehingga tidak ada lagi alasan kegiatan tidak dapat dilaksanakan hanya karena persoalan-persoalan teknis, seperti gagal lelang, kehabisan waktu, dan lain-lain. Mohon dapat dijelaskan rencana pemanfaatan SILPA tahun 2019,” tutup Ghofar. (*/A.Laksono)
