CILEGON – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Nurotul Uyun mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap serapan anggaran atau pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dalam jangka waktu terdekat ini.
Hal itu disampaikan oleh Uyun pada saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (13/7/2023).
Dalam pernyataannya, Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon itu membahas serapan anggaran, dan terungkap bahwa hingga pertengahan tahun 2023 atau di semester pertama ini, rata-rata belanja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, belum mencapai angka 50 persen.
Dikatakan oleh Uyun, dari informasi yang diterima, sementara ini untuk belanja daerah dari pagu APBD Kota Cilegon sebesar Rp 2,355 triliun, yang baru terserap atau terealisasi hingga 13 Juli 2023 diperkirakan sebesar Rp 817,25 miliar atau sebesar 35 persen .
Kondisi ini mendapatkan sorotan dari kalangan DPRD Kota Cilegon. Ia menilai, keterlambatan serapan atau realisasi anggaran ini menunjukkan ketidakefektifan pelaksanaan program-program yang terdapat di masing-masing OPD.
Dijelaskannya, sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang juga harus mengawasi realisasi anggaran dari APBD Kota Cilegon tahun 2023, akan melakukan evaluasi apalagi mengingat realisasi anggaran belum mencapai hasil yang maksimal di semester pertama ini.
“Terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 yang sekarang sudah memasuki di bulan Juli pertengahan, di bulan Juli 2023 tentu saja salah satu fungsi yang melekat di DPRD adalah fungsi pengawasan sehingga kemudian kami DPRD Kota Cilegon itu akan melakukan evaluasi, berapa sih realisasi dari APBD 2023 yang sudah terlaksana,” kata Nurotul Uyun saat diwawancarai Fakta Banten di kantornya.
“Sehingga kemudian kita bisa mengukur berapa banyak capaian dari serapan anggaran yang sudah dilakukan atau yang sudah dilaksanakan oleh OPD pada APBD 2023,” imbuhnya.
Sebelum melakukan evaluasi, pihaknya akan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada eksekutif dari DPRD terkait dengan prognosis atau evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada semester pertama.
“Setelah itu kemudian kami pun di internal DPRD melalui Pak Ketua DPRD nanti akan menindaklanjuti. Sampai saat ini kita menunggu bagaimana atau kapan dokumen tersebut bisa disampaikan kepada DPRD sehingga kemudian kita bisa mengagendakan untuk pelaksanaan dari rapat evaluasi semester pertama dan membahas untuk program semester berikutnya,” ujarnya.
Kalau dilihat secara kasat mata, kata Uyun, realisasi APBD di Kota Cilegon memerlukan sebuah dorongan yang sangat maksimal, karena sampai saat capaian realisasi dari APBD masih belum maksimal.
“Bahkan kemarin saya mendengar informasinya adalah baru 35%. Artinya dengan sisa perjalanan 6 bulan ke depan ditambah nanti dengan anggaran belanja tambahan yang akan menjadi bagian yang akan dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD ketika realisasinya 35% maka tentu saja perlu pembahasan secara detail. Apa sebenarnya kendala yang dialami oleh OPD sehingga anggaran itu belum dapat diserap secara maksimal. Ini menjadi sebuah perhatian bersama DPRD, karena kita menginginkan program dan kegiatan yang sudah disusun sudah menjadi kegiatan-kegiatan yang harus segera direalisasikan di masyarakat, betul-betul segera harus direalisasi itu menjadi salah satu bukti nyata bahwa memang proses pembangunan berjalan secara maksimal di Kota Cilegon,” pungkasnya. (*/Hery)
