CILEGON – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Cilegon menyoroti kinerja keuangan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) terkait LKPJ Walikota dan Wakil Walikota periode 2021–2024.
Anggota Pansus LKPJ dari Fraksi PPP, Saepudin, menyatakan pentingnya pendalaman laporan keuangan untuk memastikan prinsip good corporate governance dijalankan.
“Menindaklanjuti dari rapat gabungan, kami Pansus melalui pimpinan DPRD mengundang PT PCM terkait LKPJ,” ujarnya, Kamis, (8/5/2025).
Namun, ia menyayangkan manajemen PCM yang tidak membawa data lengkap, khususnya laporan keuangan 2024.
“Bagaimana kami bisa melakukan koreksi dan memberikan masukan dan rekomendasi ke PT PCM kalau kami tidak memiliki data yang valid, data yang jelas, sebagaimana amanat Perda nomor 2 tahun 2017 pasal 6 poin 1,” kata Saepudin.
Ia juga mengusulkan agar pimpinan DPRD menyurati PCM dan Walikota, serta mendorong audit investigasi bila laporan belum tersedia.
“Tetapi kalau laporan keuangan itu belum dilaksanakan maka kami merekomendasikan untuk segera dilakukan audit investigasi, dan inilah keterbukaan yang harus kita lakukan,” tegasnya.
Saepudin mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan BUMD.
“Jangan sampai ada kesan mengindikasikan adanya moral hazard dan fraud dalam laporan keuangan PT PCM itu sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti profit margin perusahaan yang stagnan di angka 11 persen meski pendapatan naik.
“Kami melihat, di 2023 ke 2024 ini, profit masih di angka 11 persen padahal ada kenaikan cukup signifikan pada sisi pendapatan,” katanya.
Menurutnya, PT PCM harus bisa berkontribusi optimal terhadap PAD Kota Cilegon.
“Kami salah satu anggota Pansus memandang perlu dengan salah satu BUMD kita, ini menjadi harapan kita, masyarakat Kota Cilegon bahwa PT PCM dapat memberikan PAD yang optimal dalam rangka tujuannya membangun Cilegon lebih baik,” tuturnya.
“Kami harapkan BUMD kita berkontribusi secara optimal terhadap PAD,” pungkasnya. (*/ARAS)
