CILEGON – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo, mengeluhkan kerugian yang dialami operator kapal penyeberangan saat penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2026 ini.
“Kami meminta untuk kebijakan pembatasan logistik melalui Surat Keputusan Bersama atau SKB tidak diberlakukan secara kaku,” katanya di Merak, Cilegon, Kamis (12/3/2026).
Khoiri menjelaskan, transportasi penyeberangan memiliki peran ganda, yakni sebagai angkutan umum massal sekaligus bagian dari infrastruktur strategis yang juga berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan.
Namun berbeda dengan moda transportasi lain, operator kapal justru tidak mendapatkan keuntungan saat musim puncak seperti angkutan mudik Lebaran.
“Moda transportasi lain saat peak season bisa menerapkan tarif batas atas bahkan sampai dua kali lipat. Sementara kami harus menerapkan tarif tunggal sehingga kapal eksekutif pun menjual tiket dengan tarif ekonomi,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan dermaga juga membuat sejumlah kapal harus beroperasi tanpa muatan atau berangkat kosong setelah melakukan proses tiba, bongkar, dan berangkat kembali.
Kondisi tersebut tetap menimbulkan biaya operasional yang besar, mulai dari bahan bakar, oli, biaya dok kapal, hingga pembayaran gaji kru dan kewajiban lainnya.
Menurutnya, kerugian yang dialami operator kapal berbeda-beda tergantung ukuran kapal.
Namun untuk kapal kecil, kerugian dalam satu kali perjalanan bisa mencapai sekitar Rp35 juta.
“Kalau kapal baru dengan investasi besar, kerugian bisa lebih dari Rp100 juta dalam satu perjalanan,” ungkapnya.
Selain itu, Gapasdap juga menyoroti pelaksanaan SKB pembatasan kendaraan logistik saat arus mudik.
Pihaknya, menilai kebijakan tersebut perlu diterapkan secara fleksibel agar tidak menimbulkan dampak lain di lapangan.
Ia mencontohkan pengalaman sebelumnya ketika pelabuhan utama seperti Pelabuhan Merak justru sepi, sementara antrean panjang kendaraan logistik terjadi di pelabuhan penunjang seperti Pelabuhan Bojonegara (BBJ).
“Kemacetan sampai lima kilometer bahkan berlangsung hingga tiga hari. Sopir truk kehabisan bekal dan ada yang harus dibawa ke rumah sakit,” ujarnya.
Karena itu, Gapasdap berharap pemerintah dapat menerapkan kebijakan pengaturan logistik secara lebih fleksibel sehingga pelayanan kepada pemudik tetap lancar tanpa membuat kapal-kapal penyeberangan beroperasi dalam kondisi merugi.
“Kami siap mendukung kelancaran angkutan Lebaran sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Namun kebijakan yang ada juga diharapkan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha pelayaran,” kata Khoiri.***
