CILEGON – Kelompok Tani Masyarakat Masigit atau yang biasa disebut dengan Ketanmas merupakan organisasi yang berdiri pada tahun 2010. Kelompok tani ini memiliki anggota sekitar 63 orang yang merupakan persatuan petani di Lingkungan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.
Didirikannya kelompok ini dikarenakan banyaknya petani yang bermukim di situ dan belum ada kelompok ataupun organisasinya. Lalu Dinas Pertanian menunjuk Sobirin untuk membentuk kelompok tersebut.
Para Petani Ketanmas tidak memiliki lahan pribadi, mereka hidup dan bertani di lahan milik PT Krakatau Steel. Ahmad Sobirin selaku ketua Kelompok Petani Masigit mengharapkan perhatian dari pemerintah ia juga mengharapkan adanya prioritas dari pemerintah untuk para petani.
“Tentunya karena kami ini petani miskin, rakyat jelata, bertaninya saja numpang gak punya tanah sendiri, tentunya saya kepingin pemerintah hadir melihat kehidupan kami, selanjutnya kami minta pemerintah ini kepada petani ini mempunyai prioritas apa untuk petani bukan hanya sekedar program tapi prioritas untuk petani,’’ ujar Sobirin kepada Fakta Banten, Kamis, (25/11/2021).
Sobirin juga mengeluhkan kurangnya barang dan sarana pra sarana milik para petani. Ia juga mengharapkan bantuan dari pemerintahan untuk mencukupinya.
“Selanjutnya masalah pemasaran memang kita agak terkendala sedikit untuk pemasaran tapi lebih dari pada itu kepentingan kami, saran prasarana, alsintannya, bibitnya, pupuknya, semuanya serba kurang memang. Jadi harapan kami, pemerintah bisa membantu kami dalam hal-hal yang memang kami sangat butuhkan, itu saja,” beber Sobirin.
Sobirin juga meminta kepada Dinas Pertanian untukmemberikan kewenangan dan otoritas kepada ketua yang sudah resmi.
‘’Saya berharap ketua kelompok yang sudah resber-SK Lurah diberikan tugas sesuai tugas pokoknyalah karena selama ini kita gak tau tugas pokok ketua itu apa dan harus dikasih kewenangan, dikasih otoritas yang jelas karena selama ini kok yang saya rasakan gak jelas. Karena tidak ada arahan dari Dinasnya, saya berharap Dinas Pertanian itu bisa memberikan arahan sesuai dengan porsinya,” tambah Sobirin.
Sobirin mewakili para petani kecil juga mengeluhkan harga pupuk subsidi yang tidak transparan. Tentunya harga yang tidak jelas dan tidak transparan itu akan merugikan para petani kecil.
‘’Pupuk subsidi HST-nya itu katanya dari pemerintah itu Rp90.000 tapi kami beli dengan PT KTI itu angkanya kok bisa mencapai di angka Rp115.000 atau Rp112.000 nanti ditambah pelayanan terus ditambah ongkos akhirnya sampai ke petani ini bisa angka Rp130.000. Alhamdulillah kami petani disini tuh semua mendapatkan dari KTI artinya mendapatkan subsidi namun angka subsidi ini masih banyak pertanyaan dan belum transparan karena angkanya ini loh, sebenarnya berapa sih yang bener gitu, ini yang kami belum dapat penjelasan. Mudah-mudahan bisa jadi perhatian,” pungkas Sobirin. (*/Oni)
