CILEGON – Peringati satu tahun dilantiknya anggota DPRD Kota Cilegon, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon adakan diskusi publik. Dimana, HMI menilai mahasiswa berkewajiban menyoroti kinerja Trias Politica yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menjalankan kerja-kerjanya.
Ketua HMI Cilegon Ricky Amri mengatakan, ia telah menyurati pimpinan DPRD, bahkan Komisi, dan Fraksi yang ada. Selain itu, ia mengundang unsur forkopimda untuk kegiatan diskusi hari ini.
“Namun disayangkan tak ada anggota DPRD yang hadir, memang ada yang beralasan. Jelang akhir Alhamdulillah Pak Ibrohim Aswadi hadir,” Kata Ketum HMI Cilegon, Selasa (1/08/2020).
Kemudian, Rickyl sempat berencana menindaklanjuti kegiatan tersebut, sebab ia ingin diskusi dalam forum intelektual. Mengingat, mahasiswa berkewajiban mengontrol Trias Politica.
“Secara pandangan umum, hanya beberapa saja sekitar 50 persen yang pro rakyat. Mungkin mereka gak hadir karena takut dikuliti, padahal kita ingin tidak ada sekat. Sehingga bisa diskusi dalam memajukan Cilegon,” tuturnya usai kegiatan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon M. Ibrohim Aswadi menerangkan, DPRD memiliki tiga tugas pokok, dan fungsi (Tupoksi), yakni controling, budgeting, dan legislasi. Bagi Ibrohim, produktifitas anggota DPRD periode 2019-2024 sangat meningkat grafik kinerjanya, itu bisa dilihat dari rekam jejak lembaga DPRR saat ini.
Meski, tercatat banyak nama baru yang menjadi anggota dewan, semuanya bekerja dengan kompak, serta bekerja secara maksimal memikirkan rakyat, dan bila mengacu pada 3 tupoksinya.
“Kami tak hanya mengontrol eksekutif, tapi sosial masyarakat, dan lainnya, yang kaitan dengan aspirasi rakyat. Bahkan malam hari kami turun ke lapangan, sampai Rapat paripurna kaitan dengan perubahan anggaran APBD 2020 kami lakukan meskipun malam hari. Dan semua itu kami lakukan demi rakyat Cilegon,” Jelasnya.
MIA juga menuturkan, saat baru beberapa bulan dilantik, DPRD Cilegon telah menghasilkan beberapa Perda inisiatif contohnya Perda Perlindungan Nelayan, dan saat ini kurang lebih ada 13 Rancangan Perda yang harus segera diselesaikan.
Dimana, keseimbangan antara hak usulan inisiatif DPRD, dan usulan dari ekskutif yang pro rakyat terus DPRD perjuangkan. Seperti revisi Raperda CCSR, lalu usulan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
“Dan itu jelas kepentingannya riil untuk rakyat, untuk menekan tingkat pengangguran terbuka kita yang 9,68 persen. Jangan ragukan kami, kami akan selalu bekerja untuk rakyat Cilegon secara menyeluruh” jelas politisi Partai Demokrat tersebut. (*/A.Laksono).
