Hampir 10 Tahun Berjuang, Ketua PB Al-Khairiyah Desak Pemerintah agar Madrasah Diniyah Dapat BOS
CILEGON – Ketua Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah, Ali Mujahidin, mengusulkan agar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) atau lembaga pendidikan keagamaan Islam nonformal mendapatkan dukungan anggaran melalui skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ia menilai, dukungan pemerintah diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan agama yang selama ini banyak bergantung pada keikhlasan para guru.
Usulan tersebut disampaikan Ali dalam sambutan pembukaan Muktamar XI Al-Khairiyah di Aula Gedung Brigjen KH Syam’un Al-Khairiyah, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Jumat (16/10/2026).
Ali Mujahidin yang akrab disapa H. Mumu menyoroti ketimpangan dukungan anggaran antara sekolah formal dan madrasah diniyah.
Menurut dia, pendidikan agama yang berperan dalam membentuk pemahaman dasar keagamaan anak perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Kenapa SD mendapatkan BOS, tetapi madrasah tidak tersentuh sama sekali? Saya sudah memperjuangkan ini hampir 10 tahun,” kata H. Mumu.
Ia mengaku telah menempuh berbagai upaya untuk mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap madrasah diniyah takmiliyah, termasuk mengundang Komisi VIII DPR RI dan menyampaikan aspirasi langsung ke parlemen.
Ali menegaskan, perjuangan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan Al-Khairiyah, melainkan seluruh lembaga pendidikan madrasah diniyah yang dikelola berbagai organisasi masyarakat.
“Bukan hanya Al-Khairiyah yang punya madrasah diniyah. NU punya, Persis juga punya. Jadi, ini bukan bicara tentang Al-Khairiyah, tetapi tentang madrasah diniyah,” ujarnya.
Menurut H. Mumu, madrasah diniyah memiliki peran penting dalam mengenalkan dasar-dasar ilmu agama, ketuhanan, dan syariat kepada anak-anak.
Namun, keberlangsungan lembaga tersebut dinilai masih sangat bergantung pada pengabdian para pengajarnya.
“Kalau bukan karena keikhlasan gurunya, sekolah itu bisa bubar,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah daerah turut memberikan perhatian apabila dukungan anggaran dari pemerintah pusat belum dapat direalisasikan.
Selain itu, Ali menyoroti perlunya penguatan kebijakan terkait ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) agar memiliki manfaat nyata bagi peserta didik.
Ali berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kebijakan, mengingat madrasah diniyah berperan dalam pendidikan karakter serta pembentukan pemahaman keagamaan generasi muda.
“Yang jelas, ini menyangkut masa depan generasi anak-anak kita,” ujarnya.***
