Hiring Bersama DPRD, HNSI Usulkan Pengembalian Dinas Kelautan dan Perikanan di Cilegon

CILEGON – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Cilegon, pada Kamis (30/1/2025), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon kembali menyoroti pentingnya pembentukan kembali Dinas Kelautan dan Perikanan di Kota Cilegon yang sempat ada sebelumnya.
Rapat ini dihadiri oleh anggota DPRD dari Komisi I hingga Komisi IV serta perwakilan OPD dan dinas terkait dari Pemkot Cilegon.
Rufaji Zahuri, Ketua HNSI Kota Cilegon, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan pentingnya pengembalian Dinas Kelautan dan Perikanan.
Menurutnya, langkah ini bukanlah hal baru, melainkan pemulihan dari apa yang sudah ada sebelumnya.

“Rekan-rekan nelayan, itu harus seperti apa, kami selama ini dianaktirikan, tidak punya bapak, tidak ada dinas khusus yang menaungi. Karena ini berkaitan dengan kemaslahatan umat, maka kamu harus mendorong pembentukan dinas ini kembali, agar kita punya bapak asuh. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima-kasih kepada jajaran anggota DPRD Kota Cilegon yang sudah memberikan solusinya untuk ke depannya terkait menyikapi rencana pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan ini. Tuntutan hari ini adalah mengembalikan Dinas Perikanan dan kawasan yang sudah pernah ada di Kota Cilegon,” ujar Zahuri, saat diwawancarai pada Kamis (30/1/2025).
Rufaji menjelaskan bahwa pada awalnya, Dinas Kelautan dan Perikanan di Kota Cilegon sudah ada, namun kemudian digabungkan dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Zahuri menilai bahwa penggabungan tersebut kurang tepat karena sektor kelautan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, terlebih dengan keberadaan industri yang berdekatan dengan pesisir pantai.
“Kita nyangkut industri, tapi industri berada di pesisir pantai yang berkaitan dengan laut. Seharusnya jelas, agar taraf hidup masyarakat dan perlindungan bagi nelayan bisa dijaga dengan baik. Pemerintah harus membuat perlindungan yang jelas, karena di Cilegon harus ada Dinas Perikanan dan Kelautan. Selama ini, ada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dimana seharusnya menjadi orang tua asuh kami, tapi selama ini tidak ada peran mereka membantu kami, bahkan 1 bungkus indomie saja, kita tidak dapatkan dari mereka ketika musim baratan atau musim yang memang kami tidak bisa melaut,” tegas Zahuri.

Pernyataan Rufaji Zahuri ini mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Cilegon.
Ahmad Hafid, selaku Ketua Komisi I DPRD Cilegon, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan dukungannya terhadap usulan tersebut.
Hafid menilai pembentukan dinas ini sangat penting mengingat Kota Cilegon memiliki potensi besar di bidang kelautan dan perikanan yang selama ini sering terabaikan.
“Karena memang dampak lingkungan terhadap kegiatan industri, mengancam nelayan, ekosistem di dalam laut juga berkurang sehingga dia (para nelayan) mengalami kesusahan dalam mencari ikan. Kami akan memfasilitasi itu, mengawal itu, agar kesejahteraan nelayan didapatkan kembali. Kami mendukung 99 persen terkait pembentukan dinas ini, karena memang sempat pernah ada,” kata Hafid.
Ia menjelaskan bahwa meski sebelumnya sudah ada lembaga yang menangani kelautan yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan perkembangan industri yang pesat di kota ini dibutuhkan lembaga khusus yang dapat memberikan perhatian lebih pada sektor kelautan dan perikanan.
Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan, menurut Hafid, juga akan berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak nelayan yang selama ini terabaikan.
“Kami sebagai anggota DPRD akan mengawal dengan adanya harapan atau permintaan dari teman-teman nelayan yang diwakili oleh HNSI, agar hak-hak dari nelayan bisa dipenuhi,” jelasnya.
Hal ini juga menjadi upaya strategis untuk mendorong sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari penggerak ekonomi daerah.
“Karena memang dulu itu ada beberapa kontribusi yang masuk di wilayah Kota Cilegon, khususnya yaitu di jasa labuh. Tapi saat ini sudah diambil oleh pusat melalui Kantor Kesyahbandaran atau KSOP Kelas I Banten,” tandasnya.
“Nanti penjadwalan kembali terkait dengan pengembalian dinas kelautan dan perikanan, di hari Senin. Kita diskusi, rapat internal, hasil hari ini. Nanti teman-teman bisa update apa hasilnya di hari Senin itu,” tutup Hafid. (*/Hery)
