CILEGON – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Cilegon mempertanyakan keputusan Walikota melantik adiknya sendiri sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) di tengah ancaman Covid-19 dan kondisi sulit yang tengah dialami masyarakat saat ini.
“Harus dilihat dari kapasitas, dan prestasi dia sebagai ASN. Baru bisa diindikasikan mengapa akhirnya (Maman Mauludin) dapat duduk sebagai Pj Sekda,” kata Ketua HMI Cabang Cilegon Syahrido Alexander, Rabu (14/10/2020).
“Saat di BPKAD, apakah Pj Sekda saat ini mampu mengelola keuangan daerah? Dulu kita pernah pertanyakan, gak ada transparansi soal bantuan yang masuk, dan alokasi anggaran Covid-19,” sindir mahasiswa yang akrab disapa Rido ini.
Selain itu, di tengah kesulitan rakyat akibat pandemi dan polemik Pilkada, serta disusul dengan adanya demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja, dalam hal ini seolah-olah Walikota sibuk dalam urusannya. Sedangkan Satgas Covid-19 yang dipimpin oleh Walikota Cilegon, ternyata masih kerap kebobolan.
“Kita kan sempat ada di zona merah, dan ada PSBB selama 2 minggu. Ini masih harus terus dievaluasi bagaimana rakyat bisa mencari rezeki tapi selamat dari covid-19,” tegas Rido.
Selain itu diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) Open Bidding Calon Sekda Definitif telah mengumumkan tiga nama yang lolos seleksi, dan salah satunya Maman, adik kandung Walikota Cilegon.
Selanjutnya Walikota Cilegon memiliki hak prerogratif untuk memilih salah satu dari tiga nama tersebut. Karenanya menurut HMI, nama calon Sekda yang dipilih nantinya bukan berdasarkan nepotisme, melainkan berdasarkan kompetensi dan nilai terbaik seleksi.
“Harusnya Walikota membuka nilai dari seluruh tahapan fit and proper test,” tandas Rido.
Sementara itu, Ketua Pansel Open Bidding Sekda yakni Fauzi Sanusi menjelaskan, hasil seleksi terbuka telah ia serahkan kepada Walikota pada Senin, 13 Oktober 2020 lalu.
“Selama tahapan proses seleksi semua lancar, lima peserta semua sehat. Dan mengikuti tahapan dengan baik,” ujar Fauzi singkat. (*/A.Laksono)
