CILEGON — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon dikabarkan mendapatkan penambahan anggaran dari Pemerintah Kota Cilegon sebesar Rp. 3 Milyar untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.
“Sebelumnya pengalokasian anggaran hibah daerah untuk KPU Kota Cilegon sebesar 30,08 Milyar, dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2019 silam oleh Walikota dan Unsur Forkopimda lainnya,” kata Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon, Rikil Amri, Minggu (21/6/2020).
Meski ia menilai hal itu wajar karena situasi dan kondisi pandemi Covid-19 ini butuh banyak perangkat yang memadai khususnya untuk penyelenggara pemilu dengan adanya penambaha Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang semula 650 kini bertambah menjadi 778 dengan jumlah maksimal 500 pemilih per TPS.
“Sejak 15 Juni 2020 kemarin KPU Kota Cilegon mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Melantik Ketua dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan Surat Edaran KPU RI No. 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020. Tentang masa kerja PPK dan PPS lanjutan di masa pandemic COVID-19. Dan akan dilanjutkan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan di lapangan tanggal 24 Juni 2020,” jelasnya.
Rikil mengingatkan dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual agar penyelenggara pemilu di lengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) baik Masker, Topi, Pelindung Wajah (Face Shield), Sarung Tangan, Hand Sanitizer dan lain sebagainya.
“Potensi tertular ketika verifikasi faktual di lapangan ini sangat tinggi, karena memang harus di datangi dari rumah kerumah untuk memverifikasinya mulai dari tanggal 24 Juni hingga 12 Juli 2020,” katanya.
Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat Kota Cilegon yang terdata untuk di verifikasi agar menerapkan protokoler kdsehatan minimal masker dan hand sanitizer.
“Jangan sampai terulang kembali sejarah kelam meninggalnya ratusan penyelenggara pemilu ditahun 2019 silam kemarin, yah walaupun di Kota Cilegon tidak ada korban jiwa, namun tetap harus mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mencegah lebih baik dari pada mengobati,” himbaunya.
Faisal Bakri selaku Wasekum Bidang PTKP HMI Cabang Cilegon menambahkan kami juga meminta kepada Ketua & Anggota KPU Kota Cilegon untuk mengkroscek lagi Penyelenggara di tingkat Kecamatan yakni PPK dan Penyelenggara di tingkat Kelurahan PPS bahwa mereka benar-benar berintegritas, khawatir pasca di non-aktifkannya PPK dan sebelum dilantiknya PPS sudah bermain mata dengan salah satu bakal calon kepala daerah.
“Kita meminta kepada seluruh bakal calon kepala daerah Kota Cilegon agar mengikuti kontestasi pilkada ini secara damai, aman, dan tentram. Berikan edukasi kepada masyarakat dengan hal-hal yang positif jangan sampai membuat gaduh atau bahkan melakukan hal-hal yang membuat suasana menjadi keruh,” tandasnya. (*/Ilung)
