CILEGON — Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) melalui Bidang Advokasi dan Aksi mengecam keras dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan salah satu perusahaan, PT Krakatau Nippon Steel Synergy (KNSS) di Cilegon, terhadap pekerja tetap tanpa pemberian hak yang layak.
Kasus itu mencuat setelah adanya laporan pekerja yang diberhentikan tanpa alasan jelas serta tidak memperoleh hak normatif seperti uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Bidang Advokasi dan Aksi PP IMC, Ajeng Ramadhanti, menyatakan praktik tersebut menambah catatan buruk iklim ketenagakerjaan di Kota Cilegon.
Ia menilai alasan di luar konteks pekerjaan tidak seharusnya dijadikan dasar untuk memutus hubungan kerja.
“PHK dilakukan tanpa alasan masuk akal. Persoalan di luar jangan dibawa ke ranah perusahaan. Ironisnya, hak kompensasi pekerja diabaikan, padahal sudah ada anjuran dari Disnaker Kota Cilegon agar pekerja dipekerjakan kembali,” ujar Ajeng, Senin (6/4/2026).
IMC menilai, jika tidak ditangani serius, praktik tersebut dapat menjadi preseden buruk dan merugikan masyarakat, terutama di tengah tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja.
Karena itu, IMC mendesak Dinas Ketenagakerjaan Kota Cilegon untuk bertindak tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi anjuran resmi.
Selain itu, DPRD Kota Cilegon, khususnya Komisi II, diminta segera memanggil pihak perusahaan dan menjalankan fungsi pengawasan.
“Kami mengingatkan agar hukum ketenagakerjaan tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jika pelanggaran dibiarkan, kesejahteraan masyarakat akan terus terancam,” kata Ajeng.
IMC menyatakan akan terus mengawal kasus tersebut hingga hak-hak pekerja terpenuhi serta mengajak masyarakat menjaga solidaritas dalam memperjuangkan keadilan ketenagakerjaan.***
