CILEGON – Education Cilegon Watch (ECW) menyoal ihwal keterbukaan informasi publik pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Hal tersebut dianggap dapat menggangu kinerja Kepala Daerah.
Menurut Direktur Education Cilegon Watch (ECW) Deni Juweni, semua program kerja Kepala Daerah harus terpublish secara konsisten dan tepat waktu.
Secara teknis, OPD lah yang membuat program, menganggarkan sekaligus mengaplikasikannya. Karena itu, tidak ada alasan bagi OPD untuk tidak terbuka terhadap publik.
Jikapun tidak dilakukan, maka sudah barang tentu kepercayaan publik terhadap program kerja Kepala Daerah menjadi menurun.
“Secara otomatis akan berdampak terhadap capaian kinerja Kepala Daerah. Bahkan masyarakat menilai negatif terhadap semua program yang sudah dilakukan,” ujar Deni Juweni Direktur Education Cilegon Watch (ECW), Rabu (7/12/2022).
Dia mencontohkan, program beasiswa full sarjana dimana setiap tahunnya Pemerintah Kota mengalokasikan 1000 siswa-siswi asal Cilegon, sampai saat ini tidak diketahui siapa saja penerima program tersebut.
Semestinya, data (nama penerima program dan alamat) dapat terakses dengan mudah, baik melalui website OPD yang bersangkutan maupun papan informasi.
Dia menuturkan, memang ada informasi yang terbuka dan tidak terbuka untuk publik. Namun dalam hal data penerima manfaat program beasiswa merupakan data terbuka untuk publik.
“Sekarang saya tanya, apakah data tersebut termasuk kategori data non publik?” katanya.
Mestinya di era Pemerintahan saat ini sambung Deni, semua berubah termasuk keterbukaan informasi publik. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terus meningkat.
Oleh sebab itu dirinya akan membawa persoalan tersebut ke ranah DPRD Cilegon untuk meminta penjelasan melalui Rapat Dengar Pendapat sehingga dapat diketahui alasan tidak terpublishnya nama-nama penerima program.
Bukan hanya soal data Beasiswa Full Sarjana saja yang menjadi sorotan, melainkan data penerima bantuan sosial BLT BBM, data penerima bantuan dana bergulir bagi pelaku UMKM termasuk soal tidak teraksesnya Perda APBD Perubahan tahun 2022. (*/Wan)
