CILEGON – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, telah mengirimkan surat kepada bupati dan walikota di Provinsi Banten, meminta mereka untuk memindahkan rekening umum kas daerah (RKUD) ke Bank Banten.
Surat tersebut yang diterbitkan pada Rabu (17/4/2024), menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah di Banten.
Permintaan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.
Ketika dimintai keterangan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Cilegon, Maman Mauludin, ia mengatakan bahwa terkait penempatan RKUD di Bank Banten bukan wewenang dirinya.
Dan Maman juga selaku Sekda tak ingin diwawancarai mengenai hal tersebut.
“Udah lah itu mah, gak usah, jangan saya,” kata Maman Mauludin saat ditanyai mengenai instruksi Mendagri, pada Rabu (24/4/2024).
Dia juga menambahkan bahwa hal itu adalah wewenang Kepala BPKAD Cilegon, Dana Sujaksani.
“Itu tanya ke Pak Dana, Kepala BPKAD,” imbuhnya.
Sementara itu Walikota Cilegon, Helldy Agustian, juga masih berpikir untuk memberikan respons terhadap permintaan Mendagri.
“Belum (belum bisa memberikan tanggapan),” kata Helldy saat dikonfirmasi, pada Selasa (23/4/2024).
Dia juga belum memastikan sikapnya terkait penempatan RKUD pada BPD Banten (Perseroda) Tbk. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks ini, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah bertanggung jawab dalam melakukan fasilitasi dan melaporkan pelaksanaan kepada Kementerian Dalam Negeri. Deadline pelaporan telah ditetapkan paling lambat tanggal 30 April 2024.
Kemudian, untuk memastikan tanggapan Pemerintah Kota Cilegon, wartawan Fakta Banten sudah mencoba mengkonfirmasi dan menghubungi Dana Sujaksani, Kepala BPKAD Cilegon.
Namun saat ini, Dana belum memberikan pernyataan resmi terkait instruksi Mendagri.
Dia hanya memberitahukan bahwa dirinya sedang menjalani ibadah umroh. (*/Hery)
