JAKARTA – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kota Makassar, Selasa, 29 Agustus 2023.
Acara dihadiri 24 Pemerintah Daerah se-Sulsel, serta pihak Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) dan Bank Bank BJB.
Pemkot Cilegon yang diwakili Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani menjadi salah satu narasumber utama.
Selain itu, ada juga Kepala Group Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia, serta dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda).
Dalam kesempatan itu, Kepala BPKPAD Kota Cilegon Dana Sujaksani mengatakan bahwa Pemkot Cilegon ditunjuk oleh BI karena telah menjadi pelopor dan rujukan pemerintah daerah lain dalam implementasi KKPD. Tercatat sudah 23 daerah berkunjung ke Kota Cilegon.
“KKPD di Kota Cilegon kami mulai dari penyusunan regulasi, perjanjian kerjasama dengan bank, sampai dengan berjalannya mekanisme pembayaran KKPD ini tentu tidak mudah. Diperlukan komitmen pimpinan daerah dan sinergi antar-stakeholder pihak Kementerian Dalam Negeri, Bank Persepsi, serta perangkat daerah,” jelas Dana, Rabu 30 Agustus 2023.
Menurutnya banyak manfaat yang didapatkan dengan penerapan KKPD, antara lain mempercepat pengeluaran anggaran dan mengoptimalkan realisasi belanja.
“Sejauh ini implementasi KKPD tentu ada saja kendala. Tetapi jika kita tidak menjalani terlebih dahulu tentu kita tidak mengetahui apa yang menjadi tantangan serta hambatan yang akan terjadi. Untuk itu kami mengambil tindakan implementasi KKPD ini untuk dilaksanakan di tahun 2023 ini,” kata dia.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rudy B. Wijanarko menyampaikan penyelenggaran acara sosialisasi ini merupakan komitmen bersama untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
“Program KKPD ini merupakan bagian dari skema pembayaran domestik berbasis kredit yang bertujuan untuk memperluas akseptasi transaksi non-tunai lebih inklusif,” katanya.
Melalui ekosistem QRIS, kata dia, pemerintah daerah dapat menggunakan KKPD di lebih dari 27 juta merchants QRIS se-Indonesia dan akan terus bertambah.
“Dengan potensi tersebut, KKPD dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dalam jangka pendek dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi,” papar Rudy.
Sementara itu, Anwar Musadad selaku Analis Kebijakan ahli Madya Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong penggunaan KKPD guna mengoptimalisasikan anggaran.
“Kami telah terbit dua kali surat edaran. Optimalisasi percepatan realisasi belanja APBD ini penting sebab belanja APBD berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional, sekaligus dapat membangkitkan sektor UMKM,” ujarnya.
Dengan dukungan dari semua stakeholders terkait, kata dia, tujuan penggunaan KKPD diharapkan dapat tercapai yaitu mewujudkan transaksi non-tunai, fleksibel, aman dan akuntabel serta meningkatkan tingkat pengembalian (return) saldo kas pemerintah (cash management).
“Diharapkan dengan sosialiasi terkait penjelasan penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah se-Sulawesi Selatan dapat memberikan pemaham yang memadai sehingga terciptanya tujuan dari pada penggunaan KKPD,” harapnya. (*/Red)
