CILEGON – Pemkot Cilegon masih menunggu surat resmi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait rencana pinjaman daerah untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) dan rencananya akan diambil Rabu (1/10/2025).
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon, Syafrudin, mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini tidak memungkinkan pembiayaan JLU tanpa dukungan pinjaman.
Skema pembiayaan rencananya akan diajukan melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan nilai pinjaman sebesar Rp300 miliar.
“Rapat dengan Kemendagri, bahwa untuk pinjaman daerah itu, kalau untuk kegiatan dan sub kegiatannya ada di RKPD, tapi untuk pembiayaannya ada KUA PPAS,” ujar Syafrudin, Selasa (30/9/2025).
Syafrudin yang juga Asisten Daerah (Asda) III menambahkan, surat dari Kemendagri akan diterima pada Rabu (1/10/2025).
“Kemudian suratnya besok akan kita terima yah, kita ke sana mengambilnya gitu,” ujarnya.
Sebelumnya, DPRD sempat menolak skema pinjaman karena belum ada landasan hukum yang kuat.
Namun, Syafrudin menegaskan pinjaman ini sudah sejalan dengan RPJMD yang telah disahkan.
“RPJMD sudah disahkan, kita kan harus eksekusi kan,” katanya.
Ia menjelaskan, pembebasan lahan JLU ditargetkan 2026–2027, sesuai tahapan RPJMD hingga 2030.
Namun Pemkot berencana mempercepat melalui pinjaman daerah agar proyek bisa dimulai lebih cepat.
“Untuk tahapan pembebasan lahan 2026-2027, kalau RPJMD kita normalnya sampai tahun 2030 untuk pembiayaan JLU-nya,” jelasnya.
Dengan percepatan tersebut, pembangunan JLU ditargetkan bisa dimulai pada 2026.
“Tapi rencana kita percepatan, melalui alternatif pinjaman, jadi kalau kita berdasarkan pinjaman bisa mulai dari 2026,” tegasnya.
Proyek JLU sendiri diproyeksikan menjadi salah satu infrastruktur strategis di Cilegon yang mampu mengurai kemacetan sekaligus membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat. (*/ARAS)
