CILEGON – Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Muhammad Saiful Basri, mendorong penguatan infrastruktur penanganan banjir secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan partisipasi masyarakat.
Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, Komisi IV memiliki mitra kerja yang berkaitan langsung dengan pembangunan dan pelayanan publik, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, Disperindag, serta Asisten Daerah II.
“Sebagian besar program OPD bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama PUPR dan Perkim yang menangani jalan, saluran, dan fasilitas permukiman,” kata Saiful Basri, dikutip dari paparan podcast Persepsi Fakta, Sabtu (20/12/2025).
Ia menyampaikan, berbagai usulan masyarakat yang diserap saat masa reses telah diajukan secara bertahap. Namun, tidak seluruhnya dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran daerah.
Memasuki musim hujan, Saiful Basri mengakui banjir masih terjadi di sejumlah titik di Kota Cilegon dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut masih jauh lebih terkendali dibandingkan bencana banjir besar yang melanda sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Dari delapan kecamatan dan 43 Kelurahan, tidak semuanya terdampak banjir. Namun, ada faktor struktural yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Menurut dia, karakter Cilegon sebagai kota industri turut memengaruhi kondisi drainase. Penyempitan saluran air akibat aktivitas industri, perubahan fungsi lahan, serta minimnya normalisasi sungai menjadi penyebab utama banjir yang berlangsung dari masa ke masa.
Selain itu, pembangunan jalan yang tidak didukung kajian drainase mendalam serta sedimentasi saluran di beberapa wilayah juga memperparah genangan saat hujan deras.
Saiful Basri menegaskan, penanganan banjir bukan semata tanggung jawab pemerintah. Peran aktif masyarakat, terutama dalam menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, menjadi faktor penting dalam pengendalian banjir.
“Dari hulu hingga hilir, termasuk muara yang mengalami penyempitan menuju laut, harus ditangani bersama agar debit air dapat tertampung,” katanya.
Komisi IV DPRD Cilegon, lanjutnya, telah menerima data banjir dari daerah pemilihan Cilegon, Cibeber, Ciwandan, Citangkil, Grogol, hingga Pulomerak. Koordinasi lintas komisi dan OPD terus dilakukan untuk merumuskan solusi komprehensif.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden tahun 2025, Saiful Basri mengakui dampaknya cukup signifikan terhadap kegiatan daerah. Pemangkasan anggaran dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
“Kota Cilegon harus lebih mandiri dan optimal menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), agar tidak sepenuhnya bergantung pada pusat,” ujarnya.
Ia menekankan, setiap program OPD telah melalui kajian dan perencanaan anggaran, namun realisasi tetap bergantung pada kemampuan PAD daerah.
Saiful Basri berharap, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama merawat Kota Cilegon, dimulai dari hal sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan, sehingga upaya penanganan banjir dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Cilegon milik kita bersama. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama bertanggung jawab,” katanya.
Untuk informasi lebih lengkap dapat menyaksikan tayangan video melalui kanal YouTube Faktabantenonline, atau melalui link video:https://youtu.be/c-FkqXvSaRs?si=7Gg8Ztj1b4eq48U1. ***
